MEMPAWAH NEWS – Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 100.1.1-6117 tahun 2022 yang menyebabkan dua pulau di Kabupaten Mempawah berpindah status administrasinya ke Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menuai kritik. DPRD Kalimantan Barat mendesak agar Mendagri menganulir keputusan itu dan mengembalikan status kedua pulau ke Kabupaten Mempawah.
Keputusan Mendagri nomor 100.1.1-6117 tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemuktahiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, menetapkan status administrasi Pulau Pengekek Besar dan Pengekek Kecil masuk dalam wilayah Provinsi Kepri.
Sebelumnya, Permendagri nomor 137 tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, menetapkan Pulau Pengekek Besar dan Pengekek Kecil masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami mendesak agar Mendagri meninjau ulang dan membatalkan keputusan nomor 100.1.1-6117 tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemuktahiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau. Pulau Pengekek Besar dan Pengekek Kecil harus dikembalikan statusnya ke Mempawah,” tegas Anggota DPRD Kalbar, Ermin Elviani, SH, Kamis 03 April.
Menurut Legislator Dapil Mempawah-Kubu Raya itu, keputusan Mendagri tersebut menimbulkan kerugian terhadap daerah Kabupaten Mempawah. Sebab, pemindahan status administrasi kedua pulau mengakibatkan wilayah Mempawah semakin berkurang.
“Mendagri juga tidak boleh semena-mena membuat kebijakan tentang pemindahan suatu wilayah tanpa adanya koordinasi dan persetujuan daerah-daerah yang terlibat. Selama ini, kami merasa tidak pernah ada komunikasi berkaitan dengan pemindahan status dua pulau di Mempawah,” ujarnya.
Karena itu, Ketua DPD Partai Demokrat Kalbar itu menyarankan agar Gubernur Kalbar segera berkomunikasi dengan Mendagri untuk mengklarifikasi dan menyelesaikan persoalan tersebut ditingkat pusat.
“Kami mendorong agar Pemprov Kalbar menyikapi persoalan ini dan menyelesaikannya dengan baik. Jika tidak segera diselesaikan, persoalan ini sangat sensitif dan dapat menimbulkan polemik di masyarakat,” pungkasnya.

















