MEMPAWAH NEWS – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Anak Indonesia Bersatu (GAIB) Provinsi Kalimantan Barat secara resmi melayangkan laporan pengaduan dan permohonan atensi khusus kepada Kapolri dan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri di Jakarta.
Langkah tegas ini ditempuh DPD GAIB Kalbar menyusul mandeknya proses penegakan hukum dalam kasus sindikat peredaran oli palsu. Menurut DPD GAIB, sejumlah aktor intelektual dalam kasus itu belum tersentuh hukum.
Ketua DPD GAIB Kalbar, Rudi Supriadi menegaskan, proses hukum yang berjalan sejauh ini terkesan tebang pilih dan hanya menyasar pelaku tingkat lapangan yakni EM alias EC yang telah di vonus PN Mempawah dalam Perkara Nomor 264/Pid.Sus/2026/PN Mempawah.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sementara itu, para pemodal, pengendali jaringan, hingga pemilik gudang utama di wilayah Kalbar masih bebas berkeliaran,” ungkap Rudi dalam rilisnya kepada redaksi mempawahnews, Jumat 20 November.
Rudi mengungkapkan, berdasarkan investigasi dan temuan publik yang beredar luas baik di grup-grup WhatsApp (WA) maupun kalangan pegiat LSM, pihaknya menyoroti pihak-pihak yang diduga kuat memiliki peran sentral dalam peredaran oli palsu di Kalbar.
“Beberapa nama yang kita duga ikut terlibat dalam kasus oli palsu ini seperti DL alias UC, WG, CE, FT dan pihak terkait lainnya yang mengendalikan pasokan dari luar Kalbar,” paparnya.
Tak hanya itu, masih disampaikan Rudi, pihaknya juga menyoroti indikasi kuat keterlibatan oknum Kepolisian yang memiliki pangkat tinggi di tingkat daerah hingga pusat dalam pusaran kasus peredaran oli palsu.
“Adanya beking dari aparat inilah yang membuat aktor intelektual peredaran oli ilegal di Kalbar dan daerah lainnya terkesan dilindungi dan ditutup-tutupi guna mengamankan sindikat yang sebenarnya,” cecarnya.
Masih dalam rilisnya, DPD GAIB Kalbar mendesak pengusutan lokasi-lokasi pergudangan yang disinyalir menjadi sarang penimbunan barang ilegal, seperti di kawasan Ampera Raya, Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya.
“Kejahatan peredaran oli palsu ini bukan sekadar pelanggaran niaga biasa, melainkan kejahatan terorganisir yang melibatkan jaringan kuat. Sangat disayangkan jika penegakan hukum hanya berhenti pada pion lapangan, sementara aktor intelektual dan dugaan pelindungan oleh oknum-oknum tertentu dibiarkan begitu saja,” tegas Rudi.
Karena itu, Rudi menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap Ditreskrimsus Polda Kalbar yang belum merespon surat pengaduan resmi tertulis yang dilayangkan DPD GAIB Kalbar pada 14 Oktober 2026 (Nomor: B/07/Lap-In/GAIB-kalbar/X/2026).
“Melalui surat pengaduan resmi, kami mendesak Mabes Polri untuk mengambil langkah-langkah konkrit dalam penanganan kasus ini,” harapnya.
Yakni, sambung Rudi, DPD GAIB Kalbar minta agar Kabareskrim Polri memberikan atensi khusus serta melakukan supervisi langsung terhadap penanganan perkara sindikat oli ilegal di Polda Kalbar.
“Kami minta Polri menurunkan Tim Penyidik/Asistensi dari Dittipidter atau Dittipideksus Bareskrim Polri untuk mengambil alih penyidikan apabila ditemukan hambatan di tingkat daerah,” sarannya.
Kemudian, Rudi juga minta dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap pihak-pihak yang diduga sebagai pengendali utama dalam kasus peredaran oli palsu di Kalbar. Termasuk melakukan penelusuran aliran dana.
“Kami juga mendesak Divisi Propam Polri untuk melakukan pengawasan dan audit investigatif terhadap proses penanganan perkara di jajaran Polda Kalbar guna membongkar indikasi keterlibatan oknum serta memastikan penyidikan berjalan profesional, transparan, dan bebas intervensi,” pintanya.
DPD GAIB Kalbar berkomitmen akan terus mengawal kasus sindikat peredaran oli palsu sampai tuntas, demi menjaga perlindungan konsumen, menyelamatkan perekonomian daerah, dan menegakkan marwah hukum di Kalbar.(Ady)

















