MEMPAWAH NEWS – Nasib ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kategori R4 di Kabupaten Mempawah diujung tanduk. Pasalnya, Bupati Mempawah, Erlina tak kunjung menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Sementara 20 Agustus menjadi batas akhir pengusulan data PPPK R4 ke Menpan-RB.
Tak kurang dari 100-an PPPK R4 di Kabupaten Mempawah menggelar audiensi dengan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) pada Selasa siang 19 Agustus. Mereka menuntut kepastian penandatanganan SPTJM oleh Bupati Mempawah yang menjadi salah satu syarat pengusulan data PPPK R4 ke Menpan-RB.
Namun, dalam audiensi tersebut pihak BKPSDM justru mengarahkan agar PPPK R4 menanyakan langsung kepada Sekretaris Daerah (Sekda), Ismail.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
Akhirnya, ratusan PPPK R4 bergerak menuju ke Kantor Bupati Mempawah. Kedatangan PPPK R4 ini diterima oleh Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi Burdadi. Dalam kesempatan itu, Wabup berkoordinasi dengan Bupati Mempawah, Erlina yang saat ini sedang berada di luar kota.
Dari komunikasi tersebut, kabarnya Bupati Erlina belum mengetahui persoalan menyangkut penandatangan SPTJM PPPK R4 di Kabupaten Mempawah. Tak pelak, ratusan PPPK R4 harus gigit jari dan nasib mereka diujung tanjuk. PPPK R4 Kabupaten Mempawah terancam tak masuk dalam database Menpan-RB yang rencananya akan memberikan solusi berupa pengangkatan paruh waktu.
“Pada Juli lalu, kami sudah audiensi bersama DPRD dan dihadiri pula BKPSDM dan pihak terkait lainnya. Saat itu, DPRD mendorong agar PPPK R4 diangkat paruh waktu. Sehingga disepakati, BKPSDM akan mengurus SPTJM agar kami bisa masuk dalam database di pusat,” kata salah seorang PPPK R4 di Halaman Kantor Bupati Mempawah.
Namun, mereka mengaku sangat terkejut sekaligus kecewa setelah mengetahui SPTJM tak kunjung ditandatangani Bupati Mempawah. Mereka menduga BKPSDM lalai dalam memproses hasil kesepakatan audiensi dengan DPRD Mempawah beberapa waktu lalu.
“Jangankan menandatangani SPTJM, bahkan kabarnya Bupati belum tahu masalah PPPK R4 di Kabupaten Mempawah. Ini membuktikan BKPSDM tidak berkomunikasi dengan Bupati setelah audiensi di DPRD. Ini yang sangat kita sesalkan, BKPSDM sangat lalai,” geramnya.
Dalam audiensi itu, Plt Kepala BKPSDM Mempawah, Taufik Qurahman berjanji akan membantu mengusulkan nama-nama PPPK R4 ke dalam database pusat. Namun, Taufik menekankan Pemda Mempawah hanya memafasilitasi.
“Kami pasti akan membantu dan mengusulkan nama-nama saudara semua ke dalam database pusat. Namun kita harus bersabar menunggu, karena semua keputusan ada di pusat. Kita di kabupaten hanya memfasilitasi,” tuturnya.

















