MEMPAWAH NEWS – Pemerintah Pusat akan melakukan pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026 nanti. Pemerintah Kabupaten Mempawah turut berimbas dengan pengurangan anggaran sebesar Rp 100 miliar lebih. DPRD berharap kebijakan tersebut disosialisasikan sebelum pembahasan APBD TA 2026.
“Secara kelembagaan, kami belum menerima informasi atau pemberitahuan resmi terkait pemotongan TKD Pemkab Mempawah TA 2026,” ungkap Ketua Fraksi Hanura Persatuan Pembangunan (HPP) DPRD Mempawah, Tri Margono, Senin 13 Oktober di DPRD Mempawah.
Namun, lanjut Ketua DPC Hanura Mempawah itu, pihaknya mendapatkan informasi yang beredar terkait pemotongan TKD kabupaten dan kota di Kalimantan Barat pada tahun anggaran 2026 nanti.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dari informasi yang beredar, dampak pemotongan TKD itu terdapat pengurangan anggaran hingga Rp 121 miliar pada APBD Pemkab Mempawah TA 2026 nanti,” tuturnya.
Legislator Dapil Sungai Pinyuh-Anjongan ini berharap, kebijakan pemotongan TKD tersebut hendaknya disosialisasikan kepada masing-masing lembaga. Agar, pihaknya dapat mengambil sikap dan kebijakan terkait efisiensi anggaran yang akan dilakukan daerah.
“Harusnya disosialisasikan dulu kepada masing-masing lembaga daerah. Supaya, kita bisa menghitung anggaran mana saja yang harus diefisiensikan dan masuk skala prioritas,” tuturnya.
Lebih jauh, Politsi Hanura ini menilai pemotongan TKD akan berdampak besar terhadap kinerja pemerintah daerah. Termasuk menyangkut kegiatan pembangunan dan pelayanan publik.
“Pasti akan berdampak langsung terhadap kinerja pemerintah daerah. Makanya, kita perlu melakukan evaluasi-evaluasi agar penggunaan anggaran TA 2026 nanti bisa lebih optimal,” tandasnya.

















