MEMPAWAH NEWS – Pemerintah Kabupaten Mempawah akan melakukan langkah efisiensi anggaran APBD TA 2026. Kebijakan ini menindaklanjuti pengurangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Penurunan TKD Mempawah signifikan sebesar Rp 192. 486.695.000,- atau 21, 58 persen.
Kebijakan penurunan anggaran TKD tersebut diungkapkan, Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi Burdadi saat membacakan pidato penyampaian Raperda APBD TA 2026 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Mempawah, Kamis 16 Oktober.
“Berdasarkan pengumuman yang disampaikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui portal resminya, sebagaimana tertuang dalam surat Dirjen Perimbangan Keuangan nomor : S-63/PK/2025 tentang rincian penyampaian alokasi TKD TA 2026,” kata Juli Suryadi.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
Untuk Kabupaten Mempawah, ungkap Wabup, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 9,4 miliar, DAU yang tidak ditentukan penggunaannya Rp 473 miliar, DAU yang ditentukan penggunaannya Rp 23 miliar, DAK fisik Rp 3,5 miliar, DAK non fisik Rp 136 miliar, Dana Desa Rp 52 miliar, sehingga pendapatan transfer dari pemerintah pusat total sebesar Rp 699 miliar,” paparnya.
Namun, lanjut Wabup, berdasarkan informasi yang disampaikan Kemenkeu bahwa TKD Kabupaten Mempawah mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan TKD APBD murni TA 2025.
“Penurunan alokasi TKD Mempawah dari pemerintah pusat sebesar Rp 192.486.695.000,- atau 21,58 persen,” urainya.
Menyikapi hal tersebut, Wabup mengatakan perlu dilakukan langkah efisiensi anggaran belanja daerah. Terutama difokuskan pada program dan kegiatan yang bersifat prioritas, mendesak dan memberikan dampak langsung terhadap pelayanan publik dan pemenuhan target pembangunan daerah.
“Kami mengharapkan dukungan, saran dan masukan dari Ketua, para Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD terhadap RAPBD Mempawah TA 2026. Kami berharap Raperda ini dapat dibahas dan ditetapkan menjadi Perda,” pungkasnya.

















