MEMPAWAH NEWS – Aset negara adalah amanah rakyat. Jangan sampai ada sejengkal pun tanah milik pemerintah daerah (Pemda) yang hilang atau berpindah tangan akibat kelalaian dalam mengurus legalitas.
Hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Mempawah, Drs H Ismail, MM saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Strategi Percepatan Pensertifikatan Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun 2026 di Kantor Bupati Mempawah, Rabu lalu 11 Februari.
Dalam arahannya, Ismail menegaskan, aset tanah merupakan pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tanpa legalitas yang jelas, menurut dia, aset daerah berpotensi menimbulkan sengketa hukum dan rawan disalahgunakan.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sertifikasi aset tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi bentuk pengamanan hukum, fisik, dan administrasi sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan serta rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” pendapatnya.
Dia mengakui, masih terdapat berbagai kendala di lapangan, seperti riwayat tanah yang tidak lengkap hingga batas wilayah yang belum jelas. Untuk itu, Ismail meminta seluruh OPD mengesampingkan ego sektoral dan memastikan data fisik maupun yuridis aset tanah benar-benar akurat sebelum diajukan ke Kantor Pertanahan.
“Dengan sertifikasi yang tuntas, kita dapat mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel serta mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berkualitas,” tuturnya.
Terakhir, Ismail menekankan pentingnya inventarisasi dan pendataan ulang seluruh alas hak tanah yang dimiliki OPD agar dalam kondisi clean and clear serta tidak dalam status sengketa sebelum diajukan ke BPN. Selain itu, digitalisasi arsip sertifikat dinilai perlu dilakukan untuk memudahkan monitoring dan pengamanan aset.

















