MEMPAWAH NEWS – Meski telah mendapatkan kucuran dana besar dari pemerintah daerah, Perumda Tirta Galahareng tetap saja merugi. Menyikapi kondisi itu, Pemerintah Kabupaten Mempawah selaku owner melakukan evaluasi kinerja. Rapat evaluasi dipimpin Wakil Bupati, Juli Suryadi Burdadi, Senin 23 Februari di Kantor Bupati Mempawah.
Rapat evaluasi dihadiri Direktur Perumda Tirta Galaherang, Muhammad Taufik beserta jajarannya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Gusti Basrun, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Didik Krismanto, Kepala Dinas PUPR Hamdani, Kepala Dinas Perkimtan Abdurrahman dan pihak terkait lainnya.
Dalam arahannya, Wabup Juli menegaskan, kondisi Perumda Tirta Galaherang yang masih merugi tidak boleh dianggap sebagai hal lumrah. Menurut Wabup, harus ada langkah konkrit untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi baik secara manajemen maupun teknis.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kerugian yang terjadi harus dijawab dengan langkah konkret. Lakukan efisiensi belanja operasional secara menyeluruh tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Jika kita ingin maju, harus ada pembenahan dengan peningkatan pelayanan yang lebih baik,” pendapat Wabup Juli.
Wabup Juli mengungkapkan, tingkat kehilangan air atau non revenue water (NRW) Perumda Tirta Galaherang masih tinggi yakni mencapai 41,39 persen. Angka tersebut jauh di atas rata-rata nasional NRW sebesar 25 persen.
“Tingginya angka NRW ini mencerminkan masih lemahnya pengendalian teknis dan manajerial, mulai dari kebocoran jaringan pipa, pencurian air, kesalahan pencatatan meter, hingga pengawasan yang belum optimal,” kata Wabup Juli.
Karenanya, Wabup menyebut, persoalan NRW ini menjadi persoalan mendesak yang harus segera ditangani secara sistematis dan terukur. Untuk itu, Wabup minta agar jajaran direksi melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya penyehatan Perumda Tirta Galaherang.
“Jajaran direksi harus segera menyusun langkah penyehatan perusahaan berbasis data dengan target waktu yang jelas dan terukur. Penurunan NRW harus ditetapkan secara bertahap dan realistis setiap tahun, disertai program prioritas seperti penertiban sambungan ilegal, peremajaan jaringan pipa, serta peningkatan sistem pencatatan dan pengawasan,” sarannya.

















