MEMPAWAH NEWS – Pemerintah Kabupaten Mempawah menggelar apel gabungan yang dirangkaikan dengan halal bi halal Idul Fitri 1447 H, Rabu pagi 25 Maret di Halaman Kantor Bupati Mempawah. Apel yang diikuti ratusan ASN itu, dipimpin Bupati Mempawah, Hj Erlina.
Turut hadir, Wakil Bupati, Juli Suryadi Burdadi, Sekretaris Daerah (Sekda) Ismail, Staf Ahli Bupati, jajaran Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kabag, Camat, ASN hingga PPPK Pemkab Mempawah.
Bupati Erlina mengatakan, masa libur dan cuti lebaran telah selesai. Kini, saatnya kembali bekerja dengan semangat baru, energi baru, dan komitmen yang lebih kuat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Mempawah.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
“Disiplin merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sebagai ASN, kita terikat dengan aturan, kode etik, serta kewajiban untuk memberikan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berintegritas,” tuturnya.
“Maka, saya mengingatkan kepada seluruh ASN agar kembali menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjaga disiplin kehadiran, serta meningkatkan kualitas kinerja masing-masing,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Erlina minta kepada Kepala OPD untuk memastikan seluruh pegawai telah kembali aktif bekerja dan lakukan pembinaan secara berjenjang. Jika terdapat pelanggaran disiplin, pesan Bupati Erlina, agar segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Para ASN harus memperkuat komitmen mewujudkan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi bukan hanya sekadar slogan, tetapi merupakan upaya nyata untuk membangun birokrasi yang bersih, efektif, transparan, dan melayani,” tegasnya mengingatkan.
Terakhir, Bupati Erlina minta agar kepercayaan masyarakat kepada pemerintah harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Kepercayaan tersebut hanya dapat terwujud apabila aparatur mampu menunjukkan integritas, profesionalisme, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas.
“Hindari segala bentuk penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan, maupun tindakan yang dapat merusak citra pemerintah. Bekerjalah secara jujur, transparan, dan akuntabel. Setiap kebijakan dan setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat,” pungkasnya.

















