MEMPAWAH NEWS – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) bersama Dinas Pendidikan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disdikporapar) Kabupaten Mempawah menggelar sosialisasi implementasi PP Tunas dan Permenkomdigi nomor : 9/2026 tentang Tata Kelola Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, Senin 11 Mei di Gedung PGRi Mempawah.
Sosialisasi yang diikuti ratusan Kepala Sekolah (Kepsek) dan tenaga pendidik itu, menghadirkan Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) Kalbar hingga Satgas Wilayah Kalbar Densus 88 Anti Teror Polri.
Hadir pula jajaran pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah, diantaranya Staf Ahli Bupati Mempawah Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Agit Sugiarto, Kepala Disdikporapar El Zuratnam, Kepala Diskominfo M. Iqbal Suparta, Sekretaris PGRI Kalbar Suherdiyanto, Ketua PGRI Mempawah Marno, dan perwakilan Dewan Pendidikan Mempawah.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
Membacakan sambutan tertulis Bupati Mempawah, Staf Ahli Bupati Agit Sugiato mengatakan, perkembangan teknologi digital membawa manfaat besar bagi dunia pendidikan, namun juga menghadirkan tantangan serius bagi tumbuh kembang anak.
“Anak-anak kita semakin mudah memperoleh informasi dan mengembangkan kreativitas melalui platform digital. Sisi lain, kemajuan teknologi menghadirkan tantangan seperti konten negatif, perundungan siber, kecanduan gawai hingga penyalahgunaan medsos,” kata Agit.
Menurut dia, implementasi PP Tunas dan Permen Komdigi Nomor 9 Tahun 2026 menjadi langkah strategis untuk membangun budaya digital yang sehat di lingkungan sekolah. Apalagi, sambung dia, ancaman terhadap generasi muda tidak lagi datang secara konvensional, melainkan masuk melalui ruang digital yang sangat dekat dengan kehidupan anak-anak.
“Hari ini Pemerintah Kabupaten Mempawah mengambil posisi tegak dan tegas. Kita tidak boleh lagi kehilangan satu pun anak akibat jeratan ekstremisme, radikalisme maupun adiksi digital yang merusak masa depan,” tegasnya.
Ia menyebut, berbagai peristiwa yang terjadi di Kalimantan Barat sepanjang 2025 hingga April 2026 menjadi alarm keras bahwa ancaman tersebut telah menyusup melalui algoritma media sosial dan perangkat digital. Karena itu, dia berharap seluruh Kepala Sekolah di Kabupaten Mempawah menjadikan sekolah sebagai “Benteng Digital” bagi siswa.
“Kepala Sekolah tidak hanya menjadi pengajar, tetapi dapat menjadi arsitek benteng digital di sekolah masing-masing. Kita ingin Mempawah menjadi pionir,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua PGRI Kabupaten Mempawah, Marno menjelaskan, kegiatan sosialisasi dan dialog interaksi itu bertujuan untuk menyamakan persepsi antara Pemerintah Daerah dan Kepala Sekolah terkait implementasi regulasi digital terbaru di lingkungan pendidikan.
“Kegiatan ini sekaligus menjadi bekal bagi para pendidik dengan strategi psikologis dalam menangani dampak negatif teknologi, termasuk kemampuan deteksi dini terhadap adiksi digital, paparan paham ekstremisme, anarkisme, radikalisme, konten negatif hingga cyberbullying pada siswa,” sebutnya.
Lebih lanjut, Marno menilai, kegiatan sosialisasi tersebut menjadi bentuk sinergi antara PGRI Kabupaten Mempawah, Dinas Pendidikan, Diskominfo dan aparat keamanan dalam mendukung peran guru, serta kepala sekolah sebagai motor penggerak literasi digital dan perlindungan anak di lingkungan pendidikan.
“Mudah-mudahan para peserta dapat mentransferkan informasi dan ilmu dalam kegiatan ini hingga ke tingkat bawah. Sehingga implementasi perlindungan anak di ruang digital benar-benar berjalan di seluruh satuan pendidikan,” harapnya.
Dalam dialog interaktif, peserta mendapatkan tiga materi utama yakni sosialisasi teknis implementasi PP Tunas dan Permen Komdigi Nomor 9 Tahun 2026 oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Mempawah.
Kemudian, pendekatan psikologis dalam menangani adiksi digital oleh Ketua ABKIN Kalbar, serta materi deteksi dini infiltrasi paham ekstremisme dan radikalisme melalui media sosial maupun game online oleh Satgas Wilayah Kalbar Densus 88 Anti Teror Polri.

















