MEMPAWAH NEWS – Pemerintah Kabupaten Mempawah menyoroti maraknya kendaraan operasional perusahaan investasi maupun penyedia jasa angkutan barang yang menggunakan plat nomor luar daerah Kalimantan Barat beroperasi di wilayah tersebut.
Hal itu dibahas dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang dipimpin oleh Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi Burdadi di Aula Kantor Bupati Mempawah, Kamis 16 Juli.
FGD dihadiri oleh jajaran Forkopimda dan instansi terkait, di antaranya Kasat Lantas Polres Mempawah, Kepala UPT PPD Wilayah Mempawah, Kepala Jasa Raharja, Dishub-LH, BPPRD, serta Satpol PP Kabupaten Mempawah.
“Banyak perusahaan yang berdomisili dan memanfaatkan fasilitas jalan di Kabupaten Mempawah, namun kendaraan operasionalnya tidak terdaftar di daerah kita. Hal ini tentu sangat merugikan daerah, karena penerimaan pajaknya tidak dapat berkontribusi bagi pembangunan Kabupaten Mempawah,” ungkap Juli Suryadi.
Terlebih, sambung Juli Suryadi, mulai awal tahun 2025 lalu skema bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) telah berubah menjadi sistem opsen, di mana penerimaan pajak langsung disalurkan ke kas daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik lokal.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
“Situasi ini sangat merugikan daerah kita. Sebab, kendaraan-kendaraan plat luar daerah Kalbar itu menikmati fasilitas jalan yang telah kita bangun. Sementara, mereka tidak memberikan kontribusi pajak untuk daerah ini,” sesalnya.
Karena itu, dia berharap melalui FGB tersebut mendapatkan masukan, saran dan solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan itu. Agar, semua pihak bisa mendapatkan manfaat pembangunan yang maksimal.
“Kami berharap FGD ini menjadi titik awal semangat baru dalam mengelola pajak daerah demi mewujudkan Kabupaten Mempawah yang cerdas, mandiri, terdepan, dan berkelanjutan,” pungkasnya.

















