MEMPAWAH NEWS – Dinas Sosial Kabupaten Mempawah mengungkapkan sebanyak 3.932 data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terindikasi terlibat judi online alias Judol. Sebagai sanksinya, ribuan KPM itu dicabut dari daftar penerima bantuan sosial (bansos) tahun 2026.
Data itu diungkapkan Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Dinsos-PPPAPMPD) Kabupaten Mempawah, Rahmat kepada wartawan, Jumat 14 Agustus di Mempawah.
“Berdasarkan data yang disampaikan Kemensos, untuk Kabupaten Mempawah ada sekitar 3.932 data KPM yang terindikasi Judol, dari total 7.000 lebih KPM penerima bansos tahun 2026 ini,” kata Rahmat.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
Rahmat menerangkan, data KPM yang terindikasi Judol tersebut berasal dari kelompok desil 1-4, yang di antaranya menerima dua jenis bantuan sosial, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
“Indikasi berkaitan dengan penggunaan data pribadi masyarakat, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK), yang tercatat dalam sistem atau akun yang terindikasi sebagai Judol,” ujarnya.
Ia menambahkan, penggunaan data tersebut belum bisa memastikan si pemilik NIK atau KK secara langsung melakukan aktivitas Judol. Namun, ketika data pribadi yang bersangkutan terindikasi masuk dalam sistem tersebut, maka data KPM secara otomatis akan terdampak dan bantuan sosialnya dihentikan.
“Data yang terindikasi Judol ini bisa saja karena secara sengaja maupun tidak sengaja mendaftarkan data diri, seperti NIK dan nomor KK, pada akun judi online. Ketika terindikasi, maka secara otomatis datanya dicabut dari penerima Bansos,” tegasnya.
Kendati demikian, lanjut Rahmat bagi KPM yang merasa tidak pernah melakukan transaksi atau aktivitas Judol, dan mendapati bantuan sosialnya dicabut maka segera lakukan klarifikasi.
“Untuk proses klarifikasi, masyarakat bisa mendatangi kantor desa setempat untuk menyampaikan keberatan dan melakukan pengecekan terhadap data yang menyebabkan status kepesertaan bansos telah dicabut,” urainya.
Dalam proses klarifikasi itu, masih disampaikan Rahmat, masyarakat akan mendapatkan pendampingan dari petugas Dinas Sosial. Agar, proses klarifikasi berjalan lancar.
“Kita menghimbau masyarakat yang merasa tidak pernah melakukan transaksi Judol tetapi bansosnya dicabut, segera lakukan klarifikasi ke kantor desa. Nantinya akan didampingi oleh petugas Dinas Sosial,” tuturnya.
Karena itu, Rahmat mengingatkan masyarakat Kabupaten Mempawah agar lebih berhati-hati dalam menjaga data pribadi, terutama NIK dan nomor KK. Sebab, data kependudukan merupakan informasi penting yang harus dijaga agar tidak disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggungjawab.
“Kami mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Mempawah agar menjaga dan berhati-hati dalam menggunakan data diri. Jangan sampai data pribadi disalahgunakan untuk hal-hal yang negatif seperti Judol,” pungkasnya.

















