MEMPAWAH NEWS – Niat tulus masyarakat mewakafkan tanah untuk kepentingan ibadah dan kemaslahatan umat perlu diikuti dengan kepastian hukum. Tanpa legalitas yang jelas, aset wakaf berpotensi menimbulkan persoalan. Mulai dari sengketa dengan ahli waris dan lainnya.
Pemerintah Kabupaten Mempawah bekerjasama dengan Kementerian Agama (Kemenag), Kantor Pertanahan (BPN), serta Badan Wakaf Indonesia (BWI) Mempawah melakukan percepatan legalisasi tanah wakaf, melalui Penandatanganan Akta Ikrar Wakaf (AIW) di Kantor Desa Sungai Bakau Kecil, Kamis 17 September.
Proses legalisasi 12 aset wakaf yang terdiri dari tiga bangunan masjid, tiga bangunan surau, dan enam lokasi makam muslim di Desa Sungai Bakau Kecil itu dihadiri oleh Wakil Bupati Mempawah, H Juli Suryadi Burdadi.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam arahannya, Juli Suryadi Burdadi menekankan sertifikasi tanah wakaf merupakan langkah penting untuk mencegah munculnya persoalan pertanahan di masa mendatang.
“Tanah wakaf yang tidak memiliki dokumen dan status hukum yang jelas memiliki risiko lebih besar dipersoalkan oleh ahli waris, terlebih ketika nilai ekonominya meningkat akibat perkembangan wilayah atau pembangunan infrastruktur,” kata Juli Suryadi.
Karena itu, dia menilai kegiatan percepatan legalisasi tanah wakaf yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah bekerjasama dengan Kemenag, BPN dan BWI merupakan langkah penting dan strategis.
“Kita tentu tidak ingin tanah yang telah diwakafkan dengan niat ikhlas untuk kepentingan umat, di kemudian hari menimbulkan persoalan atau sengketa ahli waris karena ketidakjelasan status hukum. Mari kita cegah sejak dini potensi permasalahan pertanahan ini melalui tertib administrasi dan kepastian hukum,” tegasnya.
Ditempat yang sama, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Mempawah, H Ikhwan Pohan menegaskan komitmen jajarannya untuk mendorong percepatan legalisasi tanah wakaf di seluruh wilayah Kabupaten Mempawah. Ia meminta Kantor Urusan Agama (KUA) bersama pemerintah desa melakukan pendataan terhadap tanah wakaf yang belum memiliki AIW maupun sertifikat.
“Setelah didata, akan kita proses administrasinya secara legal melalui sidang isbat di Pengadilan Agama. Ini penting agar kita terhindar dari sengketa di kemudian hari, sehingga tanah wakaf dapat dikembangkan untuk kesejahteraan umat,” jelasnya.
Ia juga mengapresiasi Pemerintah Desa Sungai Bakau Kecil yang dipandang mampu menjadi contoh dalam pelaksanaan percepatan legalisasi tanah wakaf. Ke depan, sinergi antara Kemenag, Pemkab, BPN, BWI, Pengadilan Agama, pemerintah desa, serta organisasi kemasyarakatan Islam terus diperkuat.
“Pada prinsipnya, kami terus mendorong terwujudnya tata kelola wakaf yang tertib, memiliki kepastian hukum, dan mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat,” tandasnya.

















