MEMPAWAH NEWS – Pemerintah Kabupaten Mempawah bersama jajaran TNI dan instansi terkait mematangkan rencana pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP). Rencananya, pembangunan markas tentara itu akan direalisasikan di Desa Bumbun, Kecamatan Sadaniang dengan luas lahan 50 hektare.
Rapat koordinasi (rakor) lintas instansi terkait pembangunan Yonif TP dipimpin oleh Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi Burdadi, Rabu 23 September di Lantai II Kantor Bupati Mempawah.
Rakor turut dihadiri Dandim 1201/Mempawah Letkol Czi Ali Isnaini, bersama jajaran Pemkab Mempawah, dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah III Pontianak, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalimantan Barat, ATR/BPN, UPT Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Wilayah Mempawah, Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Mempawah Adrianus, pemerintah kecamatan dan desa, serta sejumlah instansi terkait .
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
Ali Isnaini mengatakan, pembangunan Yonif TP merupakan bagian dari program nasional yang tidak hanya berkaitan dengan penguatan pertahanan, tetapi juga diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan serta memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar kawasan.
“Kita ingin seluruh proses dipersiapkan dengan baik dan sesuai aturan. Mulai dari status lahan, akses, tata ruang, lingkungan hingga aspek sosial masyarakat harus diselesaikan melalui koordinasi lintas instansi,” kata Ali Isnaini.
Kepala BPKH Wilayah III Pontianak Zuhdan Arif Ftrianto memaparkan, lokasi yang rencananya akan dibangun berada dalam kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK).
“Hasil telaah menunjukkan terdapat sekitar 558 hektare yang teridentifikasi sebagai HPK Tidak Produktif (HPK-TP),” tuturnya.
Meski demikian, kawasan tersebut masih berstatus sebagai hutan negara. Sehingga, pemanfaatannya untuk pembangunan harus melalui mekanisme pelepasan kawasan sesuai ketentuan Kementerian Kehutanan (Kemenhut).
Pemerintah Kabupaten Mempawah menyatakan kesiapannya mendukung rencana pembangunan Markas Yonif TP di Desa Bumbun. Pemkab Mempawah akan memfasilitasi koordinasi serta menyiapkan data yang dibutuhkan.
“Namun, prosesnya tetap harus memperhatikan berbagai ketentuan, termasuk tata ruang, kehutanan, lingkungan dan kondisi sosial masyarakat di sekitar lokasi,” tegas Juli Suryadi.

















