MEMPAWAH NEWS – Tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak tahun 2026 di Kabupaten Mempawah telah bergulir. Sebanyak 12 Desa akan menggelar pesta demokrasi pada Desember nanti. Ini bukan peristiwa kecil, melainkan pesta demokrasi paling dekat dengan rakyat.
Lantas, apakah Pilkades kali ini akan benar-benar menjadi milik rakyat desa, atau hanya menjadi panggung sandiwara yang skenarionya sudah ditulis di luar desa.
“Kita harus jujur. Sejarah Pilkades di banyak daerah, termasuk di Kabupaten Mempawah tidak sepenuhnya bersih. Selalu ada cawe-cawe. Ada bisik-bisik restu dari penguasa. Ada calon yang tiba-tiba mendapat karpet merah proyek, ada penjabat yang mendadak rajin turun membawa bantuan. Pola ini harus dihentikan di Pilkades nanti,” tegas Kepala Desa Antibar, Julkarnaidi.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut pria yang akrab disapa Eju ini, kesalahan paling fatal adalah menganggap desa sebagai perpanjangan tangan dari kekuasaan kabupaten. Padahal, imbuh dia, Desa adalah entitas otonom. Desa punya hak untuk menentukan pemimpinnya sendiri berdasarkan kebutuhan lokalnya.
“Misalnya, kebutuhan pemimpin masyarakat Desa Antibar, tentu berbeda dengan masyarakat di Desa Sengkubang. Jadi, kebutuhan itu tidak bisa disamaratakan oleh selera penguasa. Ketika penguasa ikut cawe-cawe menitipkan calon boneka, yang terjadi adalah pemimpin yang terpilih akan sibuk melayani atasannya, bukan melayani warganya,” pendapat Eju.
“Boneka tidak akan pernah berani melawan kebijakan yang merugikan desanya. Boneka hanya akan mengangguk. Dan desa yang dipimpin pengangguk, akan jalan di tempat,” timpalnya.
Maka, masih disampaikan Eju, jika Pilkades Serentak nanti ingin menghasilkan pemimpin desa yang jujur dan adil, maka ada beberapa hal yang harus diantisipasi oleh masyarakat desa.
“Pertama, hentikan narasi ‘calonnya bupati’ atau semacamnya, Pilkades bukan Pilkada, rakyat tidak butuh restu, tapi butuh bukti. Panitia Kabupaten harus tegas melarang kampanye yang membawa-bawa nama pejabat. Itu adalah bentuk intimidasi psikologis terhadap masyarakat desa,” ujarnya.
Kedua, sambung Eju, waspadai banjir bantuan, proyek pokir dadakan, dan janji-janji pembangunan yang turun seminggu sebelum pencoblosan. Jika pembangunan hanya datang saat ada Pilkades, maka itu bukan pembangunan melainkan penyuapan yang dibungkus program.
“Ketiga, netralitas aparat desa. Ini yang paling berbahaya. Pj Kades, perangkat desa, pendamping desa, hingga Ketua RT/RW yang digerakkan. Netralitas sering hanya di atas kertas. Kita minta Pemkab Mempawah harus memberi sanksi terbuka, bukan sanksi diam-diam. Karena publik butuh contoh, bahwa negara hadir menjaga demokrasi, bukan mengangkanginya,” cecarnya.
Pada akhirnya, Eju berpandangan semua kembali ke bilik suara. Karena di bilik suara tidak ada Bupati, tidak ada uang. Yang ada hanyalah hati nurani pemilih yang akan menentukan nasib pembangunan desa.
“Tentu kita berharap, Pilkades serentak tahun 2026 ini melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik desa. Pemimpin yang lahir dari lumpur sawah desanya sendiri, bukan dari karpet merah kekuasaan. Pemimpin yang dipilih karena track record, bukan karena setoran,” harapnya.
“Jika Pilkades ini berhasil bersih, Mempawah akan mengirim pesan kuat bahwa demokrasi bisa dimulai dengan jujur dari desa. Tapi jika masih diwarnai cawe-cawe, maka kita hanya akan mengulang siklus yang sama bahwa desa maju hanya di baliho, sementara warganya tetap tertinggal,” pungkasnya.

















