MEMPAWAH NEWS – Indonesia Justice Watch (IJW) mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit anggaran proyek jaringan pipanisasi PDAM Tirta Galaherang Mempawah tahun 2024 senilai Rp 90 miliar. Ada temuan apa ?
“Kita minta dan mendesak agar BPKP mengaudit penggunaan anggaran proyek jaringan pipa PDAM Mempawah yang dikerjakan tahun lalu,” tegas Direktur Advokasi IJW, Sudianto Nursasi, SH, Senin 20 Januari di Mempawah.
Dikatakan Sudianto, audit penggunaan anggaran proyek jaringan pipa PDAM Mempawah itu sangat penting. Guna memastikan realisasi proyek tersebut dilaksanakan dengan baik dan tertib administrasi.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
“Audit anggaran merupakan bagian dari suatu bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana masyarakat. Maka, pengelolaan anggaran proyek ini harus transparan kepada publik Kabupaten Mempawah,” pendapat dia.
Ditanya adanya kemungkinan pelanggaran atau penyimpangan anggaran, Sudianto tak menampiknya. Sebab, menurut Sudianto, setiap pengerjaan proyek tak menutup kemungkinan akan ditemukan penyimpangan yang mengarah pada dugaan korupsi, mark-up dan lainnya.
“Ada atau tidaknya penyimpangan anggaran, nanti kita tunggu hasil audit dari BPKP terhadap proyek ini. Kalau memang ada penyimpangan maka ranahnya pada penegakan hukum,” ujarnya.
Lebih jauh, Sudianto mengatakan audit anggaran tersebut tak hanya diarahkan pada proyek pipanisasi PDAM Mempawah senilai Rp 90 miliar saja. Melainkan seluruh kegiatan pembangunan yang strategis di masyarakat.
“Pada prinsipnya kita mendesak seluruh kegiatan baik itu dalam bentuk proyek atau program kerja yang menyangkut kepentingan publik, maka pengelolaan anggarannya harus transparan,” pungkasnya.


















Komentar