MEMPAWAH NEWS – Indonesia Justice Watch (IJW) mendesak Pemerintah Kabupaten Mempawah mengucurkan dana tanggap darurat bencana. Menurut IJW, pencairan dana tersebut tak perlu menunggu pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Mempawah terpilih pada 6 Februari nanti.
“Inikan sifatnya darurat bencana alam, maka tidak ada alasan bagi Pemda Mempawah untuk tidak mengucurkan dana tanggap darurat bencana,” pendapat Direktur Advokasi IJW, Sudianto Nursasi, SH, Selasa 28 Januari 2025.
Menurut Sudianto, Pj Bupati Mempawah harusnya telah mengucurkan dana tanggap darurat sejak Pemerintah Kabupaten Mempawah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor melalui SK Bupati Mempawah nomor 300.2/28/BPBD/2025 tanggal 24 Januari 2025.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sejak SK status tanggap darurat itu ditandatangani Bupati, maka dana tanggap darurat daerah harusnya sudah dicairkan dan siap digunakan untuk kebutuhan dilapangan. Ini sifatnya bencana alam dan mendesak,” tegas Sudianto.
Lebih jauh, Sudianto mensinyalir ada kesan kesengajaan dari Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk menahan penggunaan dana tanggap darurat sampai menunggu pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Mempawah terpilih pada 6 Februari nanti.
“Pencairan dana tanggap darurat tak perlu menunggu Bupati dan Wakil Bupati Mempawah terpilih dilantik. Pj Bupati harus berani mengambil sikap dan kebijakan untuk kepentingan para korban banjir yang saat ini membutuhkan bantuan logistik,” cecarnya.
Sudianto menduga ada pihak-pihak yang ingin menjadikan bencana banjir di Kabupaten Mempawah sebagai wadah untuk mendongkrak popularitas hingga terkesan menjadi pahlawan membantu masyarakat korban banjir.
“Kita tidak butuh pejabat yang ingin menjadi pahlawan kesiangan. Fikirkan saat ini ada lebih 20 ribu warga yang membutuhkan bantuan dan penanganan secepat mungkin,” pungkasnya.


















Komentar