MEMPAWAH NEWS – Kepala Desa (Kades) Pasir Panjang, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah telah melaporkan kasus penyegelan kantor desa ke Mapolres Mempawah. Jika kasus ini berlanjut, oknum penyegelan fasilitas milik pemerintah itu terancam pidana penjara.
Kasus penyegelan kantor desa itu dilaporkan oleh Kades Pasir Panjang, Mohlis Supriandi dengan nomor pengaduan : 81/IV/2025/Sat Reskrim/Res Mpw tanggal 23 April 2025.
Ketua Yayasan Bantuan Hukum (YBH) Mempawah Bestari, Deky Mulyadi, SH mengatakan kasus penyegelan Kantor Desa Pasir Panjang masuk dalam ranah tindak pidana.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
“Iya (pidana),” kata Deky menjawab pertanyaan redaksi mempawahnews.com pada Kamis pagi 24 April 2025.
Menurut Deky, oknum pelaku penyegelan Kantor Desa Pasir Panjang dapat dijerat dengan pasal 170 ayat (1) UU nomor 1 tahun 1946 tentang hukum pidana.
“Dan atau subsider pasal 406 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1946 Jo pasal 55 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1946 tentang hukum pidana,” jelas Deky.
Lantas, berapa lama sanksi pidana yang dijeratkan kepada para oknum pelaku dalam kasus penyegelan kantor desa tersebut ?
“Terkait ancaman pidananya tergantung dari motif penyegelan itu sendiri. Poinnya, ancaman terhadap kepentingan umum,” tegasnya.
Puluhan Warga Segel Kantor Desa
Puluhan warga menyegel Kantor Desa Pasir Panjang, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah pada Rabu pagi 23 April 2025. Aksi tersebut buntut dari dugaan kasus asusila yang dialamatkan kepada Kepala Desa (Kades) Pasir Panjang, Mohlis Supriandi.
Aksi penyegelan Kantor Desa Pasir Panjang dilakukan dengan menempelkan poster yang bertuliskan aspirasi para demonstran di pintu masuk balai desa. Diantara poster tersebut bertuliskan ‘copot Kades yang berbuat mesum’, poster lainnya bertuliskan ‘Kabid Pemdes membela Kades mesum, Bupati tolong tegakan kebenaran, serta ada pula poster bertuliskan ‘Kantor Desa untuk rakyat bukan untuk mesum, kami menolak Kepala Desa asusila’.


















Komentar