MEMPAWAH NEWS – Dalam rangka legalitas tanah wakaf serta melindungi aset umat, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Mempawah bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggelar kegiatan percepatan pembuatan sertifikat tanah wakaf. Kegiatan itu berlangsung di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jongkat, Senin 23 Juni.
Kegiatan itu dihadiri Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kemenag Mempawah, Amran, perwakilan BPN Mempawah, Jati Nurgroho, para nazir wakaf se-Kabupaten Mempawah serta Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Mempawah.
Dalam pertemuan itu, Amran mengatakan, tanah wakaf merupakan amanah umat yang harus dijaga dan dilindungi. Karena itu, menurut Amran, setiap nazir yang saat ini belum memiliki sertifikat atas tanah wakaf yang dikelolanya, diimbau untuk segera mengurus legalitas tersebut.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
“Legalitas melalui sertifikat wakaf merupakan bentuk perlindungan terhadap aset umat. Jika tidak segera disertifikasi, maka tanah-tanah wakaf ini rentan terhadap penyalahgunaan, gugatan, atau bahkan alih fungsi yang tidak sesuai dengan niat wakif,” pendapat Amran.
Masih disampaikan Amran, program percepatan pembuatan sertifikat tanah wakaf merupakan bagian dari komitmen Kementerian Agama (Kemenag) Mempawah dalam mendukung tata kelola wakaf yang lebih profesional dan akuntabel.
“Melalui kegiatan ini diharapkan semakin banyak tanah wakaf di Kabupaten Mempawah yang memiliki legalitas hukum yang sah, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan umat, seperti pembangunan masjid, madrasah, dan fasilitas sosial lainnya,” harap dia.
Sementara itu, Jati Nugroho menyebut kegiatan tersebut menjadi langkah strategis lintas sektor dalam mendukung program nasional percepatan sertifikasi tanah wakaf yang selama ini terkendala oleh berbagai persoalan administratif.
“Kegiatan ini sangat membantu penyelesaian berbagai persyaratan yang sebelumnya kurang lengkap atau tidak dipahami oleh para nazir,” tuturnya.
Lebih lanjut, Jati Nugroho mengatakan BPN Mempawah siap memfasilitasi para nazir untuk memahami dan melengkapi berkas-berkas yang menjadi syarat utama dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf. Jika semua dokumen terpenuhi, maka proses sertifikasi akan jauh lebih cepat.
“Sinergi antara para nazir, KUA, BPN, dan BWI agar tanah-tanah wakaf tidak hanya digunakan secara fungsional oleh masyarakat, tetapi juga memiliki dasar hukum yang kuat untuk menghindari sengketa di kemudian hari,” tandasnya.
Para nazir sangat antusias berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Selain sesi pengarahan, para peserta juga diberikan kesempatan untuk berkonsultasi langsung dengan pihak BPN dan KUA terkait kendala dan solusi dalam proses pengurusan sertifikat wakaf.

















