MEMPAWAH NEWS – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kembali berulah dengan keputusannya yang mengundang kontroversial. Setelah menciptakan polemik antara Pemprov Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) terkait status 4 pulau, hal serupa juga terjadi di Kabupaten Mempawah. Dua pulau diwilayah Mempawah dipindahkan status administrasinya ke Pemprov Kepulauan Riau (Kepri).
Perpindahan dua pulau tersebut diungkapkan Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi Burdadi dalam Rapat Paripurna dengan agenda Tanggapan atau Jawaban Bupati Mempawah Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 pada Senin 30 Juni di Gedung DPRD Mempawah.
Dua pulau yang dimaksud yakni Pengekek Besar dan Pengekek Kecil. Wabup Juli menjelaskan, mulanya kedua pulau itu tercatat sebagai bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Mempawah berdasarkan dokumen pengkodean wilayah.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sesuai dengan Permendagri nomor 137 tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Pulau Pengekek Besar dan Pengekek Kecil masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat,” katanya.
Namun, lanjut Juli Suryadi, Mendagri melakukan pembaharuan dengan menerbitkan Keputusan Mendagri nomor 100.1.1-6117 tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemuktahiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.
“Berdasarkan pembaharuan tersebut, maka status administrasi Pulau Pengekek Besar dan Pengekek Kecil masuk dalam wilayah Provinsi Kepri,” tuturnya.
Lebih lanjut, Juli Suryadi menerangkan, persoalan batas wilayah laut sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah Provinsi. Sehingga, kewenangan untuk mempertahankan atau melepas status wilayah pulau-pulau ke provinsi lain menjadi urusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
“Tentu persoalan ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Mempawah agar dapat memberikan perhatian kepada pulau-pulau yang masuk dalam wilayah administrasi kita. Supaya, kejadian seperti ini tidak terulang lagi dimasa mendatang,” ujarnya.
Menurut Juli Suryadi, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk mempertahankan status wilayah pulau-pulau yang berada dalam kawasan Kabupaten Mempawah. Salah satunya dengan mendaftarkan 9 pulau di Kabupaten Mempawah ke dalam kode dan data wilayah administrasi dan pulau Republik Indonesia.
“Kita juga sudah mendaftarkan pulau-pulau tersebut ke dalam Gazeleer Republik Indonesia, sehingga pulau-pulau tersebut telah diakui Pemerintah Indonesia dan berlaku secara internasional,” pungkasnya.

















