MEMPAWAH NEWS – Sekretaris Daerah, Ismail bersama Ketua DRPD Kabupaten Mempawah, Safruddin menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Pulau Pengikik Besar dan Pulau Pengikik Kecil. Rakor yang dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Kalbar, Linda Purnama itu berlangsung di Ruang Rapat Tengkawang, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, pada Selasa 8 Juli.
Rakor turut dihadiri perwakilan OPD dilingkungan Pemprov Kalbar maupun OPD Pemkab Mempawah beserta sejumlah pihak terkait lainnya.
Dalam kesempatan itu, Sekda Ismail menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam menyikapi polemik permasalahan administrasi Pulau Pengekek Besar dan Pengekek Kecil yang menimbulkan persepsi tumpang tindih antara wilayah Kabupaten Mempawah dan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
“Apa yang disampaikan dalam rakor ini telah sesuai dengan dokumen faktual yang kami miliki. Penting bagi kami untuk menyiapkan data dan argumen yang sahih, serta dapat dipertanggungjawabkan,” kata Ismail.
Ia menambahkan, penyelesaian isu status admistrasi Pulau Pengekek Besar dan Pengekek Kecil i tidak hanya berkaitan dengan dinamika internal daerah, tetapi juga melibatkan koordinasi lintas wilayah dan pemerintah pusat.
“Kami berharap semua pihak dapat menyikapi masalah ini dengan cara yang humanis dan elegan. Saat ini, kami bersama Ketua DPRD dan OPD terkait terus melakukan konsolidasi dan koordinasi agar ke depan tidak ada lagi kebingungan di masyarakat mengenai status administratif dua pulau tersebut,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ismail mengajak seluruh pihak untuk menjaga kondusivitas, serta tidak terpancing oleh opini yang tidak berdasarkan data.
“Kami mengedepankan prinsip kehati-hatian dan akurasi, sehingga proses ini dapat berjalan sesuai koridor hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik,” pungkasnya.

















