MEMPAWAH NEWS – DPRD Mempawah melakukan konsultasi dan koordinasi bersama DPRD Provinsi Kalimantan Barat terkait polemik administrasi wilayah Pulau Pengekek Besar dan Pengekek Kecil, Rabu 16 Juli di Gedung DPRD Kalbar di Pontianak.
Rombongan dipimpin langsung Ketua DPRD Mempawah, Safruddin Asra, SP, MP beserta sejumlah Anggota DPRD Mempawah. Mereka didampingi Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil Mempawah-Kubu Raya, Ermin Elviani, SH.
Kedatangan para wakil rakyat Kabupaten Mempawah itu diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kalbar, H Prabasa Anantur, Ketua Komisi I DPRD Kalbar, H Rasidi dan Wakil Ketua Komisi I, Zulfydar Zaidar Mochtar.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pertemuan antara DPRD Mempawah dan DPRD Kalbar ini, membahas persoalan yang menjadi polemik di masyarakat yakni terkait pemindahan administrasi wilayah Pulau Pengekek Besar dan Pengekek Kecil dari Mempawah ke Provinsi Kepulauan Riau (Kepri),” jelas Ermin Elviani.
Secara administrasi, menurut pejabat yang akrab disapa Evi itu mengatakan, pemindahan wilayah kedua pulau tersebut telah tertuang melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 100.1.1-6117 tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemuktahiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.
“Sebelum diterbitkan aturan terbaru itu, Permendagri nomor 137 tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan menetapkan Pulau Pengekek Besar dan Pengekek Kecil masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat,” ujarnya.
Lebih jauh, Ketua DPD Partai Demokrat Kalbar ini menyebut pertemuan tersebut membahas berbagai hal berkenaan dengan data dan regulasi menyangkut administrasi wilayah Pulau Pengekek Besar dan Pengekek Kecil.
“Kita ingin permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik hingga tidak ada lagi polemik di masyarakat,” pungkasnya.

















