MEMPAWAH NEWS – Ketua DPRD Mempawah, Safruddin Asra menyoroti kunjungan Dirjen Penataaan Agraria Kementrian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati ke Mempawah Mangrove Park (MMP) terkait peninjauan fenomena tanah timbul. Safruddin mengingatkan semua pihak agar tidak salah kaprah.
“Dalam konteks fenomena tanah timbul, saya tegaskan tidak ada tanah timbul di Kabupaten Mempawah. Saya minta agar semua pihak tidak salah menilai dan membuat kesimpulan keliru,” tegas Safruddin, Jumat malam 18 Juli.
Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Mempawah ini menjelaskan, kemunculan tanah dipesisir pantai mulai dari Kelurahan Tanjung, Desa Pasir dan Desa Penibung bukanlah fenomena tanah timbul seperti yang beredar di masyarakat.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dulunya, semua kawasan itu merupakan daratan. Namun, terjadi abrasi hingga daratan itu masuk ke laut. Dan sekarang, tanah tersebut kembali menjadi daratan. Artinya bukan tanah timbul, akan tetapi daratan yang dulu hilang kembali semula ke posisinya,” terang Safruddin.
Terkait tanah tersebut, lanjut Legislator Dapil Sungai Pinyuh-Anjongan itu sudah ada pemiliknya yakni masyarakat setempat. Sehingga, pemerintah atau pihak-pihak lain tidak boleh mengklaim dan memiliki tanah tersebut.
“Sejumlah masyarakat sudah mendatangi DPRD, dan menolak jika tanah tersebut di sertifikatkan ataupun dijadikan bank tanah. Karena, tanah-tanah itu ada pemiliknya,” sebutnya.
Jika keberadaan tanah itu dipaksakan dikelola baik oleh pemerintah atau pihak lain, maka akan menimbulkan persoalan baru di masyarakat. Karena itu, Safruddin mengingatkan semua pihak agar tidak serta merta membuat kebijakan dan keputusan yang keliru.
“Kita mendapatkan informasi kalau tanah-tanah itu sudah dipatok dan akan dibuatkan sertifikat. Kami ingatkan agar hal itu tidak dilakukan karena akan menyulut permasalahan di masyarakat,” pungkasnya.

















