MEMPAWAH NEWS – Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri menetapkan empat orang tersangka dalam kasus mega proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 Kalbar di Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam kasus itu, kerugian negara mencapai Rp 1,35 triliun.
Dilansir dari Kantor Berita Nasional ANTARA, Kepala Kortas Tipikor Polri, Irjen Cahyono Wibowo dalam konfrensi pers di Gedung Bareskrim Polri di Jakarta pada Senin 06 Oktober mengungkapkan empat orang tersangka dalam kasus tersebut yakni, Mantan Direktur Utama (Dirut) PT PLN, Fahmi Mochtar (FM), Presiden Direktur PK BRN, Halim Kalla (HK), Dirut PT BRN, RR dan Dirut PT Praba Indopersada, HYL.
Salah satu tersangka, HK merupakan adik dari Wapres RI periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
Totok menjelaskan, kasus korupsi tersebut bermula pada tahun 2008 PT PLN mengadakan lelang untuk pembangunan PLTU 1 Kalbar di Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah.
“Dalam pelaksanaan lelang ternyata terjadi kemufakatan untuk memenangkan PT BRN. KSO BRN-Alton-OJSC juga telah diatur untuk diloloskan meskipun tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis,” terangnya.
Kemudian, lanjut Totok, pada tahun 2009 sebelum dilaksanakan penandatangan kontrak kerja, KSO BRN mengalihkan seluruh pekerjaan pembangunan PLTU 1 Kalbar kepada PT Praba Indopersada. Termasuk penguasaan rekening KSO BRN dengan kesepakatan pemberian imbalan kepada BRN.
“Tersangka HYL diberikan hak sebagai pemenang keuangan KSO BRN. Dalam hal ini, PT Praba tidak memiliki kapasitas untuk mengerjakan proyek PLTU tersebut,” bebernya.
Masih diungkapkan Totok, pada 11 Juni 2009 Dirut PT PLN FM dengan tersangka RR menandatangani kontrak dengan nilai 80.848.341 dollar AS dan 507.424.168.000,- dengan tanggal efektif kontrak dimulai 28 Desember 2009, dengan masa penyelesaian hingga 28 Februari 2012.
“Pada akhir kontrak, KSO BRN maupun PT Praba Indopersada baru menyelesaikan 57 persen pekerjaan. Dan sampai amandemen kontrak ke-10 pada 31 Desember 2018, KSO BRN maupun PT Praba Indopersada tidak mampu menyelesaikan pekerjaan atau hanya mencapai 85,56 persen. Dengan alasan ketidakmampuan keuangan,” urainya.
Faktanya, pekerjaan telah terhenti sejak 2016 dengan hasil pembangunan mencapai 85,56 persen. PT KSO BRN telah menerima pembayaran dari PT PLN sebesar Rp 323 miliar dan 62,4 juta dollar AS.
Hingga kini, pembangunan PLTU 1 Kalbar di Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah tak kunjung tuntas hingga tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Akibatnya, negara mengalami kerugian yang besar.

















