MEMPAWAH NEWS – Koordinator aksi warga Desa Bumbun dan Desa Amawang, Kecamatan Sadaniang, Iman Lewi Khornelis Bureni menilai pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Monitoring dan Pembinaan tidak tepat. Menurut dia, Satgas tersebut lebih baik diarahkan untuk membina PT AHAL.
“Pembentukan Satgas tidak tepat. Karena, kami masyarakat adat yang dirugikan oleh PT AHAL. Harusnya, Satgas ini membina PT AHAL yang telah gagal mensejahterakan masyarakat,” pendapat Iman Lewi, Minggu pagi 12 Oktober.
Meski demikian, Mantan Anggota DPRD Mempawah ini tetap menghargai dan memberikan apresiasi atas upaya Pemerintah Kabupaten Mempawah bersama Forkopimda dalam membantu masyarakat menyelesaikan konflik tersebut.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau memang pembentukan Satgas ini untuk kebaikan bersama, maka kami tetap menghargainya,” ujarnya.
Terkait persoalan dengan PT AHAL, Iman Lewi menegaskan, masyarakat adat telah mengambil alih lahan yang ditelantarkan PT AHAL dengan cara adat. Jadi, dia menyarankan agar pemerintah daerah dan PT AHAL segera mengevaluasi sertifikat HGU untuk mengeluarkan lahan-lahan milik masyarakat adat.
“Kami tegaskan bahwa tanah sudah menjadi milik kami. Tidak ada lagi kemitraan dengan PT AHAL. Jadi, tanah sudah dikelola dengan cara kami dan untuk kemakmuran kami,” tegasnya.
Karena itu, Iman Lewi berharap Satgas fokus pada pendataan warga yang lahannya dicaplok oleh PT AHAL dan masuk dalam peta HGU. Sehingga, permasalahan bisa diselesaikan dengan tepat dan hak-hak masyarakat dikembalikan.
“Karena, kalau masalah ini terus berlarut maka semakin meningkat pula denda yang dikenakan masyarakat adat kepada PT AHAL akibat tindakan pencaplokan tersebut,” tandasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Mempawah bersama Forkopimda membentuk Satgas Monitoring dan Pembinaan dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di masyarakat Desa Bumbun dan Desa Amawang, Kecamatan Sadaniang. Satgas ini berisikan personil TNI, Polri dan Sat Pol PP Pemkab Mempawah.

















