MEMPAWAH NEWS – Publik Kabupaten Mempawah dibuat gaduh dengan kebijakan Bupati Mempawah, Hj Erlina yang mengalokasikan anggaran pembangunan pendopo Rumah Dinas Bupati Mempawah senilai Rp 15 miliar pada APBD TA 2026. Terlebih, kebijakan ini dibuat ditengah situasi efisiensi anggaran daerah.
Terungkapnya persoalan ini bermula pasca DPRD Mempawah mengetok palu APBD TA 2026 pada Jumat malam 28 November. Saat itu, mencuat anggaran pembangunan Rumah Dinas Bupati Mempawah sebesar Rp 22 miliar. Namun, Bupati Mempawah Erlina buru-buru mengklarifikasi dengan menyampaikan pembangunan dimaksud bukan rumah dinas, melainkan pendopo senilai Rp 15 miliar.
“Pendopo ini dirancang sebagai ruang publik yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan masyarakat. Mulai dari pertemuan, pelatihan hingga acara budaya. Jadi kita sebut sebagai pendopo masyarakat Mempawah,” jelas Erlina dalam klarifikasinya.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ditengah pemulihan ekonomi daerah, pembangunan pendopo ini dilanjutkan dengan anggaran Rp 15 miliar. Anggaran ini jauh lebih rendah dari informasi yang beredar Rp 22 miliar,” timpalnya.
Kebijakan ini pun ramai-ramai mendapatkan kecaman publik. Bupati Erlina dianggap tidak peka terhadap kondisi masyarakat dan daerah yang masih membutuhkan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum yang serba kekurangan. Terlebih, kebijakan ini dibuat pada saat daerah dihadapkan pada efisiensi anggaran.
“Masyarakat Mempawah tidak butuh rumah dinas atau pendopo yang bagus, yang masyarakat butuhkan jalan-jalan yang mulus, pelayanan publik yang mudah serta ekonomi yang stabil untuk memenuhi kebutuhan hidup,” cecar Kepala Desa Antibar, Julkarnaidi mengomentari persoalan itu, Minggu 30 November di Mempawah.
Pria yang akrab disapa Eju ini menilai Bupati Erlina telah kehilangan nurani dalam membuat kebijakan pembangunan di masyarakat. Faktanya, Bupati Erlina mengabaikan perbaikan infrastruktur jalan yang rusak dan lebih mengutamakan pembangunan rumah dinas atau pendopo yang tidak membeirkan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Kalau alasannya keindahan atau estetika, artinya Bupati Erlina tidak pernah menginap di Mempawah pada malam hari. Lihat saja, masih banyak lingkungan yang gelap. Jadi intinya, masyarakat tidak butuh rumah dinas atau pendopo yang indah,” tegasnya.
Untuk itu, Eju mendesak agar Bupati Erlina segera membatalkan pembangunan Pendopo Rumah Dinas Bupati Mempawah senilai Rp 15 miliar. Lebih baik, anggaran tersebut dialihkan untuk pembangunan infrastruktur jalan-jalan yang rusak, fasilitas yang minim dan kebutuhan lainnya.
“Jika Bupati masih memikirkan ini uang rakyat, sebaiknya kembalikan anggaran pembangunan pendopo tersebut untuk kepentingan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat Mempawah,” desaknya.
IKAMI Tuding Klarifikasi Bupati Pembohongan Publik
Ketua IKAMI Sulsel Mempawah, Ima Muslim menudng klarifikasi yang disampaikan Bupati Erlina terkait pembangunan rumah dinas sebagai bentuk pembohongan publik. Menurut dia, pernyataan Bupati Erlina bukan hanya menyesatkan, tetapi juga bertentangan dengan dokumen resmi pemerintah daerah.
“Klarifikasi Bupati Mempawah tentang rumah dinas itu menyesatkan. Faktanya, dalam dokumen anggaran tidak mencantumkan pendopo, melainkan rumah dinas,” ungkap Muslim.
Dia membeberkan, dalam Renja RAPBD Tahun Anggaran 2026, yang diusulkan adalah rumah dinas bupati, bukan pendopo. Tidak ada satu pun kata ‘pendopo’ dalam dokumen tersebut.
“Dokumen anggaran disusun secara sistematis dan berlapis, sehingga tidak mungkin terjadi salah penyebutan sebagaimana yang dinarasikan Bupati Erlina dalam klarifikasinya,” tuturnya.
Bahkan, masih diungkapkannya, pada dokumen Renja OPD Dinas PUPR Kabupaten Mempawah yang tertuang dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah(SIPD), disebutkan secara jelas bahwa anggaran itu diperuntukkan bagi pembangunan Rumah Dinas Bupati.
“Rumah dinas dan pendopo adalah dua objek yang berbeda fungsi, berbeda peruntukan, berbeda struktur bangunan, dan berbeda nomenklatur anggaran. Keduanya tidak bisa ditukar atau disamakan. Dokumennya tegas, sistem anggarannya tegas, jadi narasi pendopo yang disampaikan Bupati tidak memiliki dasar apa pun,” sebutnya.
Lebih jauh, Muslim menyebut klarifikasi Bupati Erlina muncul akibat sorotan publik terhadap anggaran pembangunan rumah dinas senilai Rp 22 miliar.
“Ini bukan klarifikasi, melainkan pengalihan isu. Ketika masyarakat mulai bertanya, tiba-tiba muncul istilah pendopo. Kalau benar pendopo, mengapa tidak tercatat di Renja? Kenapa tidak ada di RKA? Mengapa SIPD tidak mencantumkan pendopo sama sekali?,” cecarnya lagi.
“Manipulasi narasi seperti ini adalah bentuk kebohongan publik. Jabatan Bupati tidak memberi hak untuk menyampaikan informasi yang bertentangan dengan dokumen resmi. Publik tidak boleh menerima pembelokan fakta seperti ini,” sesalnya mengakhiri.

















