MEMPAWAH NEWS – Pemerintah Kabupaten Mempawah mengingatkan PT Pertamina Patra Niaga, agen, hingga pangkalan untuk menyalurkan LPG sesuai kuota yang telah ditentukan, serta tidak melakukan penimbunan atau penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Jika ditemukan pelanggaran, seperti penimbunan atau permainan harga, Pemerintah Kabupaten Mempawah akan memberikan sanksi tegas, mulai dari rekomendasi pencabutan izin hingga langkah hukum,” tegas Bupati Mempawah, Erlina disela-sela inspeksi mendadak (sidak) di Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) PT PAS di Desa Wajok Hulu, Selasa 10 Februari.
Bupati Erlina bersama Wakil Bupati Juli Suryadi dan jajarannya melaksanakan sidak di SPBU Sungai Pinyuh dan SPPBE PT PAS dalam rangka memastikan ketersediaan BBM dan LPG menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) tahun 2026.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sidak di PT PAS, Bupati Erlina melakukan pengujian pengisian tabung serta peninjauan ketersediaan gas LPG subsidi 3 kilogram.
“Kita ingin memastikan operasional di SPPBE PT PAS berjalan sesuai standar. Kita lakukan uji petik pada tabung yang telah diisi untuk memastikan beratnya sesuai ketentuan, yakni berat kosong tabung ditambah isi gas 3 kilogram,” terang Erlina.
Erlina menjelaskan, sidak yang dilakukannya merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam mengantisipasi potensi kelangkaan LPG 3 kg menjelang HBKN seperti Imlek, Ramadan, hingga Idulfitri 2026.
“LPG 3 kg merupakan barang subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kecil, sehingga penyalurannya harus tepat sasaran, tepat volume, dan sesuai harga yang ditetapkan. Jangan sampai ada pihak yang menyalahgunakan atau bermain-main dengan aturan,” pesannya mengingatkan.
Sebelumnya, sidak dilaksanakan di SPBU Sungai Pinyuh. Di lokasi tersebut, Bupati Erlina melakukan pengujian takaran BBM sebagai bentuk perlindungan terhadap hak konsumen.
“Kami melaksanakan sidak sekaligus pengujian takaran BBM di SPBU Sungai Pinyuh. Ini penting untuk memastikan stok BBM aman dan mencukupi, pelayanan SPBU berjalan baik, serta masyarakat memperoleh BBM sesuai takaran yang semestinya,” jelas Erlina.
Menurut Istri Gubernur Kalbar, Ria Norsan ini, pengawasan terhadap SPBU tidak hanya bersifat rutin, melainkan menjadi instrumen strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pengendalian inflasi. Ketersediaan BBM serta harga yang sesuai ketentuan mampu menjaga daya beli masyarakat.
“Pemerintah daerah hadir untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen. Kami meminta seluruh pengelola SPBU agar terus menjaga kualitas pelayanan dan ketersediaan stok, sehingga tidak terjadi kelangkaan di tengah masyarakat,” pungkasnya.

















