MEMPAWAH NEWS – Menyikapi kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang semakin mengancam kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Mempawah menggelar Rapat Koordinasi (rakor) pengendalian dan penanganan karhutla. Rakor dibuka Wakil Bupati, Juli Suryadi Burdadi, Rabu 11 Februari di Kantor Bupati Mempawah.
Rakor dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda), Drs H Ismail, Forkopimda, Kepala BPBD Mempawah, Aswin, Kepala OPD terkait dan Camat se-Kabupaten Mempawah.
Wabup Juli Suryadi mengatakan, Pemerintah Kabupaten Mempawah mencermati prakiraan cuaca dari BMKG Kalimantan Barat yang menunjukkan curah hujan pada dasarian I dan II Februari 2026 berada pada kategori rendah hingga menengah.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kondisi cuaca ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga Maret 2026, sehingga berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Mempawah,” jelas Juli Suryadi.
Wabup Juli mengungkapkan, dampak kebakaran hutan dan lahan yang terjadi mulai dirasakan di sejumlah wilayah Kabupaten Mempawah. Bahkan, sambung Wabup Juli, sejumlah warga Desa Galang dilaporkan harus mengungsi akibat kabut asap yang mengganggu kesehatan dan aktivitas.
“Dampak karhutla sudah mulai dirasakan. Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius karena menyangkut keselamatan dan kesehatan masyarakat,” tuturnya.
Karena itu, Wabup Juli menilai Pemerintah Kabupaten Mempawah harus mengambil langkah konkrit dengan menetapkan status Tanggap Darurat Bencana Asap akibat karhutla.
“Penetapan status ini ditujukan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terpadu,” paparnya.
Dalam rapat tersebut, Wabup Juli juga menekankan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam penanganan dan penanggulangan karhutla.
“Di antaranya dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) pemantauan intensif di titik-titik rawan karhutla, penyamaan persepsi dan langkah antarinstansi agar penanganan di lapangan tidak tumpang tindih, serta kesiapan sarana dan prasarana berupa posko gabungan, personel, dan peralatan pemadam di lokasi titik panas (hotspot),” ungkapnya.

















