MEMPAWAH NEWS – Pemerintah Kabupaten Mempawah dan Pengadilan Agama (PA) Kelas IB menandatangani nota kesepakatan bersama (MoU). Kerjasama itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan hukum yang cepat, mudah, inklusif dan berkeadilan bagi masyarakat.
Penandatanganan MoU dipimpin langsung Wakil Bupati, Juli Suryadi Burdadi dan Ketua PA Mempawah Kelas IB, Munawir, Rabu 20 Mei di Aula Kantor Bupati Mempawah.
Juli Suryadi menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerja sama strategis tersebut sebagai komitmen bersama menghadirkan pelayanan publik yang lebih optimal di bidang hukum dan peradilan.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, kerja sama tersebut menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari layanan administrasi kependudukan pascaputusan pengadilan, sidang keliling, itsbat nikah terpadu, pendampingan masyarakat kurang mampu, perlindungan hak perempuan dan anak pascaperceraian, hingga layanan bagi penyandang disabilitas.
“Melalui MoU ini, ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat,” tegas Juli Suryadi.
Penandatanganan MoU antara Pemkab Mempawah dan PA Mempawah ditandai dengan peluncuran aplikasi PTSP Online Pengadilan Agama Mempawah sebagai bagian dari transformasi digital pelayanan publik di bidang hukum dan peradilan.
“Kehadiran aplikasi ini menjadi langkah nyata dalam menghadirkan pelayanan yang lebih praktis, transparan, efisien, dan mudah diakses masyarakat tanpa harus selalu datang ke kantor pelayanan,” harapnya.
Sementara itu, Ketua Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB, Munawir, mengatakan nota kesepakatan tersebut merupakan upaya bersama dalam memberikan kepastian hukum yang cepat dan transparan kepada masyarakat.
Ia menjelaskan, ruang lingkup kerja sama tidak hanya mencakup administrasi pelayanan, tetapi juga perlindungan hak perempuan dan anak pascaperceraian, sidang keliling, hingga pengembangan layanan berbasis digital.
“Pelayanan hukum tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, melainkan butuh dukungan dan kolaborasi lintas sektor agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum,” pendapatnya.

















