MEMPAWAH NEWS – Pemerintah Kabupaten Mempawah menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Satgas Pengawasan Pendistribusian BBM Bersubsidi, Kamis 9 Juli di Aula Kantor Bupati Mempawah. Rakor dibuka oleh Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi Burdadi.
Juli Suryadi mengingatkan agar Satgas tidak hanya melakukan fungsi pengawasan, melainkan penindakan terhadap setiap bentuk pelanggaran dan penyelewengan pendistribusian BBM subsidi sesuai kewenangan yang ada.
“BBM subsidi ini merupakan kebutuhan vital bagi sopir angkutan, nelayan, petani, dan pelaku usaha. Sehingga penyalurannya harus dilakukan dengan benar dan tepat sasaran,” tegasnya.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
Hasil inspeksi mendadak di sejumlah SPBU, ungkap Juli Suryadi, Satgas menemukan dugaan-dugaan pelanggaran, seperti penyalahgunaan barcode MyPertamina, penggunaan tangki modifikasi atau “’angki siluman’, pengisian BBM secara berulang, kendaraan tanpa kelengkapan administrasi, hingga dugaan penimbunan Solar bersubsidi.
“Maka, kami minta agar PT Pertamina Patra Niaga memperkuat sistem verifikasi barcode MyPertamina agar penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran,” pintanya.
Masih dalam kesempatan itu, Wabup juga minta agar Polres Mempawah menindak tegas praktik pelangsiran, penimbunan, penggunaan tangki modifikasi, maupun pelanggaran lainnya sesuai ketentuan hukum.
Kemudian, sambung Juli Suryadi, UPT PPD Wilayah Mempawah bersama Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Mempawah diminta meningkatkan pengawasan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan.
“Saya berharap Satgas tidak hanya berorientasi pada pengawasan, tetapi juga dapat melakukan penindakan sesuai kewenangan yang dimiliki, dengan tetap mengedepankan langkah pencegahan melalui sosialisasi, edukasi, dan penguatan sistem pengawasan berbasis data serta teknologi,” tegasnya lagi.

















