MEMPAWAH NEWS – Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi, menerima audiensi Tim Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat di ruang kerjanya, Selasa 14 Juli. Audiensi itu dalam rangka Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perpipaan Perkotaan Tahun 2025 pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Galaherang Mempawah.
Juli menjelaskan, penyediaan air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan, menekan angka stunting, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pelayanan air minum yang berkualitas bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan pilar penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Mempawah,” tegasnya.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
Melalui evaluasi itu, Wabup mengatakan, Pemerintah Kabupaten Mempawah ingin mengetahui sejauh mana kinerja perusahaan dari aspek keuangan, operasional, pelayanan pelanggan, hingga pengelolaan sumber daya manusia.
Di sisi lain, lanjut dia, tantangan ke depan juga semakin kompleks, mulai dari perluasan cakupan layanan, penurunan tingkat kehilangan air (Non-Revenue Water/NRW), hingga optimalisasi kapasitas produksi air agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
“Hasil evaluasi BPKP ini hendaknya dijadikan sebagai peta jalan perbaikan. Jangan defensif terhadap setiap catatan maupun rekomendasi yang diberikan. Sebaliknya, jadikan rekomendasi tersebut sebagai peluang untuk memperkuat penerapan Good Corporate Governance sehingga perusahaan semakin sehat secara finansial dan semakin baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya lagi.
Lebih lanjut, Wabup Juli memberikan perhatian khusus terhadap tingginya angka kehilangan air (Non-Revenue Water/NRW) pada Perumdam Tirta Galaherang. Menurutnya, kondisi tersebut mengindikasikan masih adanya kelemahan pada aspek teknis, seperti kebocoran jaringan perpipaan, maupun aspek manajerial, termasuk pencatatan meter pelanggan dan sistem pengawasan.
“Kami minta manajemen Perumdam agar memprioritaskan penertiban sambungan ilegal, melakukan peremajaan jaringan pipa yang telah usang, serta meningkatkan akurasi pencatatan meter pelanggan sebagai bagian dari upaya menekan tingkat kehilangan air,” harapnya.

















