MEMPAWAH – DPD GAIB Kalbar menilai penanganan kasus dugaan peredaran oli palsu di Kalimantan Barat yang bergulir sejak Juni 2025 berjalan lambat. Bahkan, GAIB menduga, penegakan hukum kasus itu hanya menyasar satu orang dan mengabaikan keterlibatan pihak lain yang terlibat dalam jaringan pasokan oli palsu.
Ketua DPD GAIB Kalbar, Rudi Supriadi menduga adanya upaya memutus mata rantai jaringan peredaran ali palsu, setelah tersangka inisial EM alias EC resmi dilimpahkan Ditreskrimsus Polda Kalbar ke Kejaksaan Negeri Mempawah.
“Meski kasus ini sudah dinyatakan P21 (lengkap) dan tersangka telah ditahan sejak 8 Juli lalu, kami menilai kasus ini berjalan lambat. Dan hanya ada satu tersangka dalam kasus ini,” sesal Rudi, Kamis 25 September.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut pengamatan Rudi, harusnya aparat penegak hukum menjerat lebih dari satu tersangka dalam kasus itu.
“Harusnya bukan hanya distributor atau penampungnya saja yang dijadikan tersangka, namun jaringa pemasok oli palsu ini tidak pernah benar-benar diungkap tuntas. Kami menduga ada indikasi kesengajaan untuk memutus mata rantai kasus ini,” terkanya.
Rudi membeberkan, fakta persidangan mengungkap adanya saksi dari luar Kalbar seperti dari Tangerang dan Jakarta. Satu diantaranya inisial W yang mengakui pernah mengirimkan barang kepada terdakwa.
“Akan tetapai pihak-pihak tersebut hanya berstatus sebagai saksi tanpa ada pengembangan penyidikan lebih lanjut dari Polda Kalbar maupun Kejati Kalbar. Harusnya mereka selaku pemasok juga dijadikan tersangka,” tegasnya
Disampign itu, Rudi menambahkan, pihaknya menyayangkan keputusan JPU yang menuntut tersangka dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Pasal 8 ayat 1 huruf a dan f jo Pasal 62) serta Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014, yang masing-masing mengancam hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara.
“Namun dalam persidangan, JPU hanya menuntut terdakwa dengan hukuman 3 tahun penjara. Padahal, ancaman pidananya jelas 5 tahun. Harusnya ada hukuman maksimal untuk memberikan efek jera, apalagi praktik ini diduga sudah berlangsung bertahun-tahun dan merugikan banyak masyarakat,” cecarnya.
Terakhir Rudi menegaskan, DPD GAIB Kalbar akan terus mengawal proses hukum kasus peredaran oli palsu ini. Bahkan, DPD GAIB tidak ragu untuk mengambil langkah hukum jika penanganan perkara ini dinilai tidak sesuai dengan ketentuan hukum.
“Kami akan mengawal proses hukum hingga vonis majelis hakim. Jika perlu, kami siap melaporkan pihak-pihak dari luar daerah yang terlibat beserta oknum terkait berdasarkan fakta persidangan dan temuan lapangan,” pungkasnya.

















