MEMPAWAH NEWS – BPD bersama Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda Desa Sungai Bakau Besar Laut (SBBL), Kecamatan Sungai Pinyuh menggelar audiensi dengan Pimpinan DPRD Mempawah. Warga menuntut kepastian pembangunan infrastruktur dan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dilingkungannya.
Kedatangan BPD dan warga diterima langsung Ketua DPRD Mempawah, Safruddin A SP, MP beserta Wakil Ketua Riduan HM Yusuf, SH diruang kerja Ketua DPRD, Selasa 26 November 2924.
“Kedatangan kami untuk mempertanyakan kepastian anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan pengelolaan TPA Bakau Besar Laut sebagaimana perjanjian yang pernah disepakati dengan Bupati Mempawah periode 2019-2024, Ibu Hj Erlina,” ungkap Sekretaris BPD Bakau Besar Laut, Ishak Alqindi.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
Ishak menyebut ada tiga tuntutan yang diinginkan masyarakat Desa Bakau Besar Laut berkenaan dengan penataan TPA. Yakni, pembangunan Jalan Aswar sepanjang kurang lebih 1,3 kilometer, pengadaan mesin pengolahan sampah dengan kualitas terbaik, serta pembangunan akses jalan dan jembatan ke lokasi TPA baru.
“Menurut pihak DPRD, pembangunan dan penataan TPA Bakau Besar Laut belum dianggarkan pada APBD TA 2025. Namun, Ketua DPRD akan mengupayakan melalui anggaran lain,” tuturnya.
Dia menekankan, masyarakat Desa Bakau Besar Laut menyikapi persoalan ini dengan tegas dan tanpa kompromi. Sebab, masyarakat sudah bosan dengan janji-janji terkait penataan dan pengelolaan TPA Bakau Besar Laut yang sampai sekarang tak terealisasi dengan baik.
“Kami tegaskan disini, jika Pemkab Mempawah tidak merealisasikan pembangunan dan pengelolaan TPA Bakau Besar Laut sebagaimana perjanjian yang ada, maka kami pastikan akan menutup permanen TPA,” tegasnya.
Masih dalam audiensi tersebut, Tokoh Masyarakat Tambrin Mahmud dan Tokoh Pemuda Ahmad Faisal, S.Pd mendesak agar Pemerintah Kabupaten Mempawah memindahkan lokasi TPA. Sebab, TPA tersebut sudah tidak memenuhi unsur kelayakan untuk tetap beroperasional.
“Kami minta agar DPRD dapat mendorong agar TPA dipindahkan saja. TPA yang ada sekarang sudah tidak layak karena berada ditengah pemukiman masyarakat. Kemudian, dari sisi aturan keberadaan TPA ini tidak masuk dalam tata ruang wilayah,” pendapat Tambrin.
Lebih jauh, dia menilai penataan dan pengelolaan TPA Bakau Besar Laut bukan perkara sulit bagi Pemerintah Kabupaten Mempawah. Asalkan pemerintah daerah memiliki komitmen dan kesungguhan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Selama ini kami menilai Pemerintah Kabupaten Mempawah tidak serius dan terkesan sengaja mengabaikan TPA Bakau Besar Laut,” sesalnya.


















Komentar