MEMPAWAH NEWS – Tjhang A Sang alias Asang melalui kuasa hukumnya, Endang Kusnadi, A. Md.TM.,S.H dari Kantor Hukum Law Office MAHDI, S.H & Partners menempuh langkah hukum praperadilan, sekaligus melaporkan penyidik Polres Metro Tangerang Kota atas dugaan penyalahgunaan wewenang.
“Pada Rabu 4 November, kami selaku kuasa hukum Tjhang A Sang alias Asang telah mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Tangerang. Disamping itu, kami juga melayangkan surat pengaduan dan permohonan gelar perkara khusus ke Irwasda Polda Metro Jaya,” jelas Endang Kusnadi dalam rilisnya kepada redaksi mempawah news, Sabtu malam 7 November.
Endang mengatakan, langkah hukum dilakukan atas dugaan unprofessional condu ct, rekayasa perkara, manipulasi alat bukti, dan bentuk kriminalisasi atas sengketa perdata yang ditujukan kepada kliennya, Asang.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
“Klien kami Tjhang A Sang alias Asang bukanlah seorang pelaku kejahatan, melainkan korban dari skema dan tipu muslihat manipulatif yang dirancang oleh pihak-pihak tertentu demi mengalihkan sengketa perdata menjadi jerat pidana,” tegasnya.
Menurut Endang, ada tiga poin utama konstruksi perkara dan dugaan manipulasi hukum yang dialamatkan kepada kliennya. Yakni, imbuh dia, Tjhang A Sang merupakan korban kriminalisasi hubungan dagang dan rekayasa laporan ganda (double tracking).
“Tjhang A Sang awalnya hanya memiliki hubungan bisnis perdata dengan Djan Liong, permasalahan telah diproses secara hukum di Polsek Sungai Kakap, Kalimantan Barat (LPSP Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/202/IX/2025/Sek Kakap, tanggal 24 September 2025),” paparnya.
Terkait adanya sangkaan penipuan dan penggelapan dalam hubungan hukum, maka telah dilakukan pertemuan di Mapolsek Kakap antar kedua pihak. Dalam kesempatan itu, sambung dia, Tjhang A Sang telah menyerahkan semua nota atau faktur pengiriman barang aslinya kepada Djan Liong.
“Namun setelah pertemuan itu, Djang Liong melalui Wendy Gunawan justru melaporkan objek perkara perdata tersebut atau dilaporkan ulang (double tracking) ke Polres Metro Tangerang Kota melalui LP/B/555/III/2026, tertanggal 10 Maret 2026,” sebutnya.
Padahal, ditegaskan Endang Kusnadi, kliennya Asang tidak pernah memiliki hubungan hukum atau transaksi bisnis langsung dengan pelapor. Karena itu, dia menilai pelapor telah memaksakan sengketa perdata ke ranah pidana.
“Kami mengindikasikan adanya penggunaan alat bukti palsu dan manipulatif dokumen transaksi, faktur, dan nota tagihan yang digunakan oleh penyidik untuk menetapkan klien kami sebagai tersangka. Jadi, kami menduga terjadi ketidaksesuaian dan terindikasi manipulasi,” paparnya.
Ketidaksesuaian dimaksud, ungkap Endang, faktur mencantumkan pengirim atas nama Ucok Simbolon dan penerimanya, Sihombimg diKalbar. Menurut dia, seluruh dokumen awal sengaja diarahkan, dikondisikan, dan dibuat oleh pelapor.
“Ironisnya, penyerahan nota asli oleh klien kami yang semula digunakan untuk menagih pihak ketiga, justru diputarbalikkan menjadi senjata hukum untuk menjeratnya (boomerang),” sesalnya.
Karena itu, Endang mengatakan pihaknya menempuh jalur hukum dengan melayangkan gugatan praperadilan dengan nomor perkara : 30/Pid.Pra/2026/PN.Tng. Melalui praperadilan itu, pihaknya ingin menguji secara objektif keabsahan penetapan status tersangka, penangkapan, dan penahanan terhadap Tjhang A Sang di Pengadilan Negeri Tangerang.
“Praperadilan ini sebagai wadah untuk menguji keberadaan dan keabsahan dua alat bukti yang dimaksud didalam KUHAP yang menjadi dasar penyidik dalam persoalan ini. Sebab, jika dirunut dari kronologis perkara, tidak ada hubungan hukum (in casu) antara pelapor dan terlapor sebagai subjek hukum perkara,” tegasnya lagi.
Masih disampaikan Endang, penetapan tersangka terhadap Asang sangat sumir, serta alat bukti lain yang dijadikan objek pembuktian delik pidana perkara yakni nota atau faktur pengiriman barang yang disangka belum dibayarkan oleh Tjang A Sang.
“Alat bukti tersebut abscuurlibel, dikarenakan tidak ada memuat nama si pelapor maupun terlapor. Maka alat bukti yang digunakan dalam perkara aquo adalah error in objecto. Sangat memenuhi indikasi alat bukti yang cacat formil, perbuatan manipulatif, menjadikan Tjhang A sang sebagai tersangka dengan alat bukti yang cacat formil dan materil,” urainya.
Masih disampaikan Endang, pihaknya juga melakukan langkah hukum pengajuan gelar perkara khusus dan reka ulang. Dirinya meminta Kapolda Metro Jaya melalui Irwasda dan Bareskrim Polri untuk segera mengadakan expose atau gelar perkara khusus guna membedah konstruksi perkara secara utuh serta menguji keabsahan dua alat bukti (in casu) yang diduga dimanipulasi.
“Langkah hukum ini telah kami sampaikan Kepada Kapolda Metro Jaya melalui Irwasda Polda Metro Jaya pada Selasa 3 November. Dan kami juga meminta Divpropam/Paminal untuk memeriksa jajaran tim penyidik Polres Metro Tangerang Kota atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan pengabaian fakta-fakta hukum yang terang,” ucapnya.
Terakhir, Endang menegaskan kliennya Tjhang A Sang merupakan korban framing dan kriminalisasi dengan adanya unsur kesengajaan mengubah perdata menjadi tindak pidana melalui nota dan faktur yang menggunakan identitas dan martabat palsu.
“Melalui praperadilan dan pengaduan ke Polda Metro Jaya, kami menuntut keadilan objektif untuk penghentian proses hukum yang cacat ini. Kami juga akan mengadukan ke lembaga lain seperti Ombudsman, Komnasham, Kompolnas, serta lembaga pengawas eksternal lainnya, termasuk memohon perlindungan ke LPSK,” katanya.
“Kesimpulan awal kami dalam hal ini, jika benar ada kecurangan atau rekayasa yang merusak dan menghancurkan segalanya (Fraus Omnia Corrumpit), maka tidak akan ada keputusan hukum yang sah, jika hanya didasarkan pada unsur manipulasi dan kebohongan,” tegasnya mengakhiri.
Hingga berita ini ditayangkan, redaksi mempawah news masih berusaha mendapatkan konfirmasi dan pernyataan resmi dari pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus ini.(ady)

















