MEMPAWAH NEWS – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Mempawah mengaku prihatin dengan kebijakan Pemkab Mempawah dan KONI dalam membina olahraga di Kabupaten Mempawah. Kesejahteraan atlet diabaikan dan tidak mendapatkan perhatian serius.
Wakil Ketua II PC PMII Mempawah, Sufiadi mengungkapkan uang saku sebesar Rp 350 ribu (belum dipotong pajak) yang diterima kontingen Porprov Kabupaten Mempawah membuktikan tidak adanya perhatian dan kepedulian Pemkab Mempawah dan KONI dalam mendukung kemajuan dunia olahraga.
“Dengan uang saku hanya Rp 350 ribu, para atlet harus berhemat selama mengikuti Porprov di Kota Pontianak. Dan secara perhitungan ekonomi, Rp 350 ribu tidak akan cukup untuk sewa penginapan, makan, transportasi, vitamin dan biaya hidup lainnya selama 5 hari,” kata Sufiandi dalam rilisnya kepada redaksi mempawanews.com, kemarin.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia pun menyayangkan lemahnya perhatian dan kepedulian Pemda dan KONI terhadap atlet yang telah berjuang mengharumkan nama Kabupaten Mempawah. Menurutnya, perjuangan atlet tidak boleh hanya diukur dari medali yang diraih, melainkan dilihat dari bagaimana pemerintah memenuhi kebutuhan dan memberikan penghargaan terhadap perjuangan atlet yang telah berlatih keras.
“Pemda dan KONI jangan hanya menuntut atlet berprestasi, sementara kebutuhan dan kesejahteraan atlet justru diabaikan. Padahal, atlet sudah berjuang membawa nama Kabupaten Mempawah, bukan untuk pribadi,” tegasnya.
Lebih jauh, Sufiadi menekankan, atlet bukan alat untuk mengejar medali dan membangun citra daerah. Mereka adalah putra-putri Mempawah yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran demi mengharumkan nama daerah.
“Kalau pemerintah ingin atlet berprestasi, maka berikan dukungan yang maksimal. Jangan hanya menuntut hasil, tetapi melupakan kesejahteraan atlet yang telah berjuang. Prestasi membutuhkan dukungan, bukan sekadar tuntutan,” pungkasnya.
Pemkab Mempawah dan KONI pun dituntut bersikap adil dalam pembinaan cabang olahraga. Jangan seakan ada cabor yang dianak-emaskan, dan ada yang dianak-tirikan. Padahal, semua cabor memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pembinaan dan kesejahteraan.

















