MEMPAWAH NEWS – Sampah masih menjadi persoalan yang belum berhasil dituntaskan oleh Pemerintah Kabupaten Mempwah. Pada Sabtu 23 November, tumpukan sampah terlihat di sejumlah titik-titik pembuangan. Pemandangan ini seakan memperlihatkan Mempawah ‘dikepung’ sampah.
Dari pantauan mempawahnews.com, tumpukan-tumpukan sampah ‘menggunung’ pada beberapa lokasi tempat pembuangan di Kota Mempawah. Seperti di Jalan Al-Falah, Jalan dr Rubini, Pasar Tradisional Sebukit Rama dan Jalan Adiwijaya Mempawah.
“Sudah beberapa hari ini, sampah tidak diangkut hingga menumpuk dan berserakan,” keluh warga Mempawah, Rudi.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Rudi, tumpukan sampah itu menimbulkan bau busuk dan menyengat penciuman pengendara yang melintas dilokasi-lokasi tempat pembuangan sampah di Kota Mempawah.
“Apalagi sekarang musim hujan dan banjir, sehingga tumpukan sampah itu menjadi basah dan mengeluarkan bau busuk,” ujarnya.
Rudi menyayangkan lambatnya kinerja Pemda Mempawah dalam penanganan sampah. Akibatnya, tumpukan sampah tersebut menimbulka masalah dan mengancam kesehatan masyarakat.
“Setiap kali ganti Bupati, masalah sampah di Mempawah tak kunjung selesai. Sejauh ini, rencana-rencana penanganan sampah hanya wacana yang tak pernah terealisasi. Padahal, masalah lingkungan sangat penting,” pendapat dia.
Warga Tutup Paksa TPA

Dalam hal penanganan sampah, Pemerintah Kabupaten Mempawah belum memiliki sistem dan metode yang tepat untuk mengelola sampah dengan baik dan benar. Selama ini, sampah dilingkungan masyarakat diangkut dan ditumpukan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tanpa diolah lebih lanjut.
Pola ini menyebabkan tumpukan sampah di TPA menggunung. Hal itu pula yang memicu masyarakat Desa Bakau Besar Laut (SBBL) melakukan penutupan paksa terhadap TPA pada 10 September lalu. Alasannya, masyarakat sudah lelah dengan janji-janji Pemda setempat yang tak kunjung melakukan penataan TPA.
“Mulai hari ini (10 September) pukul 13.00 WIB, TPA Bakau Besar Laut kami segel dan tutup sampai batas waktu yang belum ditentukan,” tegas Sekretaris BPD Bakau Besar Laut, Ishaq Alqindi saat itu.
Kala itu, warga Desa Bakau Besar Laut juga menuntut agar Pemkab Mempawah memindahkan TPA ke lingkungan lainnya.
“Kami juga minta Perda Tata Ruang direvisi. Kita mendesak agar lokasi TPA dipindahkan, kita menolak TPA di Bakau Besar Laut. Silahkan cari lokasi lain,” timpal Ishaq.
DPRD Dukung Sikap Warga

Ketua DPRD Mempawah, Safruddin A, SP, MP mendukung sikap BPD dan masyarakat Desa Bakau Besar Laut dengan menutup paksa. Menurut Ketua DPD Golkar Mempawah itu, pemerintah daerah mengabaikan penanganan sampah.
“Saya mendukung penuh langkah masyarakat dengan menutup TPA. Karena pemerintah daerah tidak memberikan perhatian serius terhadap penanganan sampah bahkan terkesan diabaikan,” sesal Safruddin menanggapi penutupan paksa TPA Bakau Besar Laut.
Anggota DPRD Dapil Sungai Pinyuh-Anjongan mengaku sudah kerap kali mengingatkan Eksekutif agar serius dalam memperhatikan penataan TPA di Bakau Besar Laut. Sebab, kondisi TPA sudah sangat memprihatinkan dan membahayakan kesehatan masyarakat.
“Saya sudah bosan menyampaikan permasalahan sampah ini. Baik dalam forum Musrenbang maupun rapat-rapat bersama Eksekutif. Namun, tetap saja penanganan TPA diabaikan oleh pemerintah daerah,” geramnya.
Politisi Golkar itu mengaku memaklumi reaksi masyarakat Desa Bakau Besar Laut yang kecewa dengan janji-janji pemerintah daerah yang tak pernah ditepati dalam penanganan sampah khususnya di TPA Bakau Besar Laut.
“DPRD selalu mendukung dan tak pernah menghalang-halangi penggunaan anggaran untuk pembangunan fasilitas umum terutama penataan TPA dan penanganan sampah di Kabupaten Mempawah. Karena permasalahan sampah ini sudah terlalu berlarut-larut tak tuntas,” sebutnya.
Terkait keinginan warga agar TPA dipindahkan, Safruddin mengaku setuju. Karena, lokasi TPA Bakau Besar Laut sudah tidak ideal. Mengingat TPA tersebut berada dekat pemukiman masyarakat.
“Dalam pembahasan tata ruang, saya sudah sampaikan cari lokasi TPA baru yang strategis. Dalam artian jauh dari pemukiman warga dan memiliki akses yang baik untuk dilewati kendaraan angkutan sampah,” tandasnya.
TPA Sementara Menuai Masalah

Pasca penutupan paksa TPA di Bakau Besar Laut, Pemda Mempawah memutuskan untuk membuat TPA sementara di Desa Antibar, Kecamatan Mempawah Timur. Lokasinya cukup strategis, jauh dari lingkungan masyarakat. Keberadaan TPA sementara ini pun menuai reaksi dari warga Desa Antibar.
“Masyarakat mempertanyakan status lahan yang digunakan untuk TPA sementara di Desa Antibar. Dan masyarakat juga bertanya-tanya apakah ini hanya bersifat semenara atau permanen,” kata Kades Antibar, Julkarnaidi kepada mempawahnews.com, Sabtu 23 November.
Pria yang akrab disapa Eju ini mengaku Pemerintah Desa Antibar tak pernah menerima pemberitahuan secara resmi dari instansi terkait atas keberadaan TPA sementara dilingkungan masyarakatnya.
“Kalau secara resmi melalui surat, sampai hari ini tidak ada pemberitahuan dari instansi bersangkutan. Namun, beberapa waktu lalu secara tidak sengaja saya bertemu dengan Kadis Dishub-LH dan beliau menyampaikan secara lisan tentang TPA sementara di Desa Antibar,” tutur Eju.
Lebih jauh, Eju menyebut keberadaan TPA sementara menuai masalah baru. Sebagian masyarakat khawatir banjir yang merendam kawasan Desa Antibar berdampak buruk terhadap TPA sementara.
“Masyarakat khawatir kalau TPA sementara ini terendam banjir akan menimbulkan dampak pencemaran. Dan sepekan belakangan ini, Desa Antibar dan sekitarnya terendam Rob (banjir akibat pasang air laut),” katanya.
Karena itu, menurut Eju, pihaknya mendesak kepastian dari instansi terkait terhadap status TPA sementara itu. Apakah TPA hanya bersifat sementara, atau akan menjadi TPA permanen.
“Kalau memang menjadi TPA permanen, maka pengelolaannya harus lebih baik. Kita tidak ingin kondisi TPA di Bakau Besar Laut terulang kembali dilingkungan masyarakat Desa Antibar,” tegas dia.
Berdasarkan SNI 03-3241-1994, tahapan penentuan TPA dilakukan secara tiga tahapan yakni kriteria regional, kriteria penyisih, dan penetapan oleh pemerintah. Analisis kriteria regional dilakukan untuk menentukan lokasi layak dan tidak layaknya pembangunan TPA. Menurut SNI 03-3241-1994, hasil dari tahap kriteria regional adalah peta zona tidak layak dan zona layak pembangunan TPA.
Yakni, buffer batas administrasi kabupaten, buffer kawasan pemukiman, buffer sungai dan badan air, buffer budidaya pertanian, buffer jaringan jalan, peta kelerengan, peta rawan banjir, peta kawasan lindung, peta geologi.


















Komentar