MEMPAWAH NEWS – Ormas Laskar Pemuda Melayu (LPM) menggelar aksi damai di Pengadilan Negeri (PN) Mempawah, Kamis siang 19 Desember 2024. Aksi yang melibatkan ratusan laskar gabungan dari Kubu Raya, Pontianak dan Mempawah itu terkait kasus tanah di Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya.
Dalam orasinya, LPM mengaku telah mendapatkan mandat dari penggugat, Vonny yang merupakan pemilik sah tanah di Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya. Namun tanah milik penggugat, menurut LPM telah dicaplok oleh PT AAN.
“LPM lahir untuk memperjuangkan kebenaran. Maka, dalam kasus tanah ini, LPM akan mengawal proses persidangan atas nama kebenaran. Kami akan menuntut keadilan untuk saudara Vonny selaku pemilik tanah yang sah,” tegas orator.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
Kemudian, lanjut dia, apabila pihak perusahaan PT AAN masih bersikeras melakukan upaya-upaya untuk mengambil alih tanah milik penggugat Vonny, maka LPM mengancam akan menurunkan massa yang lebih besar pada persidangan berikutnya.
“Karenanya, kami mohon kepada PN Mempawah untuk memenangkan hak masyarakat dalam kasus ini. Sebab, PT AAN tidak memiliki ijin HGU dan bukan perusahaan asli Kalimantan. PT AAN telah mencaplok tanah milik masyarakat,” sesalnya.
Sementara itu, pihak PN Mempawah memastikan akan bersikap profesional dalam penanganan perkara sengketa tanah tersebut.
“Kami akan mediasi dengan sebaik baik mungkin sesuai dengan aturan yang berlaku dan berdasarkan pembuktian. Kami juga akan menghadirkan ke dua belah pihak sehingga menadpatkan titik temu atas permasalahan ini,” ucapnya.
Pihak PN Mempawah juga memberikan apresiasi kepada ratusan massa LPM yang telah menggelar aksi damai dengan tertib sehingga penyampaian aspirasi berjalan amaan.
“Kami mengapresiasi bapak-bapak yang telah melakukan aksi dengan damai, tidak ada tindakan anarkis yang dapat menyebabkan kerusakan. Semoga permasalahan ini dapat diselesaikan dengan cepat,” harapnya.
Sementara itu, sidang perdata dengan nomor perkara : 94/Pdt.G/2024/PN Mpw menghadirkan penggugat Vonny dengan pihak tergugat yakni PT AAN dan Najehri. Sidang dipimpin Hakim Ketua Praditia Danindra dan Hakim Anggota Yeni Erlita dan Abdurahman Masdiana, dengan panitera pengganti Gerry Shimpado Pratama.
Agenda sidang yakni pembacaan gugatan dan penyerahan perbaikan berkas. Dalam persidangan tersebut, majelis hakim memutuskan untuk menunda sidang dan akan dilanjutkan pada tanggal 9 Januari 2025 mendatang.


















Komentar