MEMPAWAH NEWS – Aksi penolakan terhadap kebijakan kenaikan PPN 12 persen terjadi hampir di seluruh wilayah. Di Kabupaten Mempawah, Aliansi Mahasiswa Mempawah (AMM) menggelar aksi unjuk rasa (unras) ke Gedung DPRD Mempawah, Selasa siang 31 Desember.
Kurang lebih 50 mahasiswa yang tergabung dalam AMM berkumpul di Masjid Agung Mempawah di Jalan Raden Kusno. Mereka bersiap melakukan long march menuju ke Gedung DPRD Mempawah yang berjarak kurang lebih beberapa ratus meter dengan membentangkan spanduk ‘Tolak PPN 12 Persen’.
Aksi unras puluhan massa AMM mendapatkan pengawalan ketat aparat keamanan dari Polres Mempawah. Tiba di Gedung DPRD, massa diterima Ketua DPRD Mempawah, Safruddin beserta unsur pimpinan dan sejumlah Anggota DPRD Mempawah.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
Dihadapan para wakil rakyat, AMM menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah untuk menaikan PPN dari 11 menjadi 12 persen yang akan berlaku per 1 Januari 2025.
Masih dalam orasinya, massa AMM juga mendesak DPRD Mempawah melakukan evaluasi terhadap kinerja pelayanan RSUD dr Rubini Mempawah yang dinilai masih belum maksimal.
Aksi unras AMM di Gedung DPRD Mempawah berlangsung tertib, aman dan kondusif. Aksi ditutup dengan foto bersama puluhan massa unras dengan Ketua beserta Anggota DPRD Mempawah.
Barang dan Jasa Mewah
Dilansir dari halaman website Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, Pemerintah memutuskan kenaikan tarif PPN darı 11 persen menjadi 12 persen khusus terhadap barang dan jasa mewah. Selain barang tersebut, besaran tarif PPN untuk barang dan jasa lainnya masih sesuai dengan tarif yang berlaku sejak tahun 2022 yaitu sebesar 11 persen.
Keputusan kenaikan tarif PPN untuk barang mewah secara langsung disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan persnya di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, pada Selasa 31 Desember 2024.
“Contoh pesawat jet pribadi itu tergolong barang mewah yang dimanfaatkan ataupun digunakan oleh masyarakat papan atas. Kemudian kapal pesiar, yacht, ya motor yacht. Kemudian rumah yang sangat mewah, yang nilainya di atas golongan menengah,” ucap Presiden.
Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat masih tetap diberlakukan tarif PPN sebesar 0 persen.
“Untuk barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak yang tetap diberi pembebasan PPn yaitu tarif 0 persen antara lain kebutuhan pokok beras, daging, ikan, telur sayur, susu segar, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, rumah sederhana, air minum,” lanjutnya.


















Komentar