MEMPAWAH NEWS – Kota Mempawah dulu pernah disebut sebagai daerah ‘numpang kencing’. Karena, kebanyakan mereka yang melintas di jalur Pantura Kalbar akan singgah ke Kota Mempawah hanya untuk buang air kecil saja, kemudian melanjutkan perjalanan ke kota tujuan.
Namun, seiring waktu dan pembangunan yang terus diupayakan Pemerintah Kabupaten Mempawah, secara perlahan stigma tentang Mempawah sebagai daerah ‘numpang kencing’ mulai hilang. Bahkan, katanya Mempawah sudah menjadi daerah tujuan. Sebab, pemerintah daerah setempat menyediakan beberapa lokasi kuliner dan tempat tongkrongan yang cukup menarik bagi para pengunjung.
Akan tetapi, saya rasa sebentar lagi Mempawah akan memiliki predikat baru yang bisa membuat Mempawah menjadi sorotan dari berbagai daerah di Kalbar. Mempawah akan menjadi ‘Kota Sampah’.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
Julukan ‘Kota Sampah’, karena kebijakan pemerintah daerah setempat yang tak serius dalam pengelolaan dan penanganan sampah. Bahkan, saya katakan persoalan sampah di Kabupaten Mempawah sampai hari ini belum ada ‘obatnya’.
Saat kita masuk di wilayah Kabupaten Mempawah tepatnya di Kecamatan Jongkat, maka kita akan disuguhkan dengan tumpukan sampah yang menggunung tepat didepan area Pasar Jongkat.
Kemudian, ketika tiba di Kecamatan Sungai Pinyuh lebih gila lagi. Tumpukan sampah terlihat dibeberapa spot ditengah lingkungan Pasar Sungai Pinyuh yang menjadi sentral perekonomian masyarakat Kabupaten Mempawah. Bahkan, bau busuk dari tumpukan sampah itu bisa membuat penyakit maag anda kambuh.
Lalu, tibalah anda di Kota Mempawah. Anda akan disambut dengan gunungan-gunungan sampah yang akan meyakinkan anda bahwa Mempawah layak dilabeli ‘Kota Sampah’. Anehnya, tumpukan-tumpukan sampah yang menggunung ini seakan sengaja dibiarkan terbengkalai.
Persoalan Sampah yang Berlarut-larut

Pertanyaan mendasar, kenapa persoalan sampah di Mempawah berlarut-larut ? Jawabannya sederhana, karena penampungan dan sistem pengelolaan sampah yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Mempawah sangat buruk. Bayangkan saja, sejauh ini Kabupaten Mempawah hanya memiliki satu lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Bakau Besar Laut, sebelum akhirnya TPA itu ditutup paksa oleh warga setempat sejak 10 September 2024 lalu dan sampai hari ini masih ditutup.
Imbas dari situasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Mempawah melalui Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup (Dishub-LH) membangun TPA sementara yang dinamakan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Sementara Darurat yang lokasinya di Desa Antibar, Kecamatan Mempawah Timur.
Keberadaan TPS Darurat ini tak terlalu membantu mengatasi masalah sampah di Mempawah. Sebab, TPS Darurat ini tidak didukung dengan infrastruktur yang memadai hingga sulit dijangkau kendaraan-kendaraan angkutan sampah. Bahkan, lokasi itu juga kerap direndam banjir.
Kalau saya boleh mengutip, persoalan sampah di Mempawah seperti penyakit panu yang solusinya tidak dipikirkan secara serius oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah. Beberapa tahun lalu, sempat mencuat wacana Pemerintah Kabupaten Mempawah telah mempersiapkan areal baru TPA dengan kapasitas lahan yang lebih luas dan akan didukung dengan peralatan dan metode penglolaan sampah yang lebih canggih.
Wacana ini sempat menjadi angin segar sekaligus harapan masyarakat bahwa persoalan sampah akan teratasi. Artinya, masyarakat tidak akan melihat lagi tumpukan-tumpukan sampah di sepanjang jalan.
Namun, sampai hari ini wacana tersebut tak pernah terealisasi. Ibarat tong kosong nyaring bunyinya, wacana lokasi TPA baru itu ibarat siluman yang tiba-tiba menghilang begitu saja.
Miskin Gagasan

Dalam pengelolaan dan penanganan masalah sampah ini, sepertinya Pemerintah Kabupaten Mempawah miskin gagasan. Seperti orang pikun yang masa bodo, sehingga masalah sampah dianggap hal biasa saja. Dibiarkan menumpuk, kemudian setelah menimbulkan keresahan barulah diangkut. Dan kondisi itu terus berulang-ulang kali. Mungkin pemerintah daerah setempat berfikir biarkan saja dikritik masyarakat, nanti juga letih sendiri dan hilang kritiknya.
Dan aneh bin ajaibnya yang menguatkan masalah sampah tak dianggap serius oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah, sampai hari ini tidak ada kebijakan-kebijakan atau pun gerakan-gerakan yang menggugah masyarakat untuk lebih peduli terhadap persoalan sampah.
Untuk urusan sampah, eksekutif dan legislatif Pemerintah Kabupaten Mempawah tampaknya kompak untuk acuh dan abai saja. Buktinya, sampai hari ini tidak pernah ada alokasi anggaran besar-besaran untuk penanganan sampah. Justru anggaran lebih diperbesar untuk proyek-proyek yang kemudian masuk dalam label pokok-pokok pikiran (pokir) dewan.
Minim Kesadaran Masyarakat

Bicara persoalan sampah, tentu tak bisa hanya mengandalkan dari pihak Pemerintah Kabupaten Mempawah saja. Melainkan perlu dukungan dan kesadaran masyarakat untuk membantu penanganan sampah. Kalau pola fikirnya bodo amat soal sampah maka tak akan ada solusinya. Sampah akan terus menerus dibuang di sudut-sudut pasar, di sungai bahkan dipinggir jalan.
Sebenarnya untuk menggugah kesadaran masyarakat tentang sampah perlu didukung dengan regulasi berupa Perda. Misalnya, dibuatlah Perda tentang sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Kemudian, perlu juga regulasi untuk membentuk kelompok-kelompok masyarakat atau gerakan untuk mendukung pemberantasan sampah atau bagaimana caranya agar sampah ini bisa dikelola dengan baik.
Sekali lagi, sampah adalah masalah kesadaran. Seperti panu, yang hilangnya juga butuh kesadaran soal pentingnya kebersihan. Sampah juga perlu penanganan yang sistemik, bukan hanya soal gimmick pejabat politik untuk mendapatkan dukungan masyarakat menjelang Pilkada. Kalau sukanya yang seremonial-seremonial saja, maka siap-siap saja kalau Mempawah kedepan akan menjadi ‘Kota Sampah’.


















Komentar