MEMPAWAH NEWS – Pemerintah Kabupaten Mempawah menggelar Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2025 bersama Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kegiatan yang berlangsung secara zoom meeting itu dipimpin Wakil Bupati Mempawah, H Juli Suryadi Burdadi, Rabu 16 April di Kantor Bupati Mempawah.
Turut hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Drs H Ismail, MM, Kepala OPD Pemerintah Kabupaten Mempawah, Ketua TP-PKK Mempawah Roslinawati Juli Suryadi, Camat, instansi vertikal dan pihak-pihak terkait lainnya.
Wabup Juli menjelaskan, penyelenggaraan perlindungan anak di daerah merupakan mandat UU Nomor 35 tahun 2014 yang menyatakan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah melalui kabupaten/kota layak anak (KLA).
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sebagai bentuk keberpihakan, keseriusan dan langkah maju Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam mewujudkan KLA, telah diterbitkan Perda nomor 2 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Perbup Mempawah nomor 36 tahun 2020 tentang KLA,’ ungkap Juli Suryadi.
Berbagai aturan tersebut, menurut Wabup merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam rangka pembangunan yang menyentuh semua aspek kepentingan anak.
‘Kedepan sebagai kabupaten yang berkembang, Mempawah merupakan kabupaten yang memberikan perhatian yang serius dalam pemenuhan hak anak dan akan mengantarkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas,’ harapnya.
Tahun 2023 lalu, lanjut Wabup, Kementrian PPPA RI telah menetapkan Kabupaten Mempawah sebagai KLA kategori pratama. Capaian tersebut menjadi motivasi dan semangat untuk berbuat lebih baik dalam mewujudkan pembangunan yang berpihak kepada anak.
‘Mudah-mudahan, tahun 2025 ini Kabupaten Mempawah bisa meningkatkan capaian dari tahun sebelumnya. Maka, dukungan dan arahan dari Kementrian PPPA RI selalu kami harapkan agar Kabupaten Mempawah menjadi lebih baik,’ ujarnya.


















Komentar