MEMPAWAH NEWS – Indonesia Justice Watch (IJW) menyoroti gonjang-ganjing syarat pencalonan Musda ke-VI Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kabupaten Mempawah yang menuai kontroversi. IJW mengingatkan lembaga adat tidak dipolitisasi.
Direktur Advokasi IJW, Sudianto Nursasi, SH menilai dalam proses rekrutmen kepemimpinan suatu organisasi harus mengacu pada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang telah ditetapkan.
“Artinya, MABM memiliki pedoman organisasi termasuk dalam proses rekrutmen kepengurusan. Dalam hal ini, ada proses berjenjang untuk menjaring dan menseleksi kader-kader yang berkualitas serta mumpuni untuk memimpin MABM,” pendapat Sudianto, Kamis 17 Juli di Mempawah.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
Proses berjenjang dimaksud, dikatakan Sudianto untuk memastikan calon pemimpin benar-benar memahami arah dan tujuan organisasi tersebut. Jangan sampai, pemimpin kedepan salah langkah hingga berdampak kurang baik terhadap kelangsungan organisasi itu sendiri.
“Apalagi, MABM ini organisasi adat yang harus dipahami dengan baik. Artinya, orang yang memimpin MABM harus benar-benar memahami adat budaya Melayu dan berkomitmen untuk fokus pada pengembanga nilai-nilai adat budaya masyarakat Melayu di Kabupaten Mempawah,” tuturnya.
Meski demikian, Sudianto juga menyarankan agar panitia penyelenggara Musda dapat membuka akses bagi pihak-pihak diluar kepengurusan untuk berparitisipasi aktif. Supaya, Musda benar-benar menjadi ajang seleksi yang kredibel untuk melahirkan pemimpin berkualitas.
“Dengan adanya syarat mutlak pencalonan harus pengurus MABM, seakan Musda sudah dikondisikan. Hal ini menimbulkan kesan yang kurang baik. Panitia harus bersikap independent, objektif dan transparan,” sarannya.
Terakhir, Sudianto berharap Musda MABM nanti tidak dipolitisasi untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Sebab, aktivitas politik dalam sebuah organisasi adat akan merusak citra organisasi itu sendir.
“Sebaiknya organisasi atau lembaga adat jangan dipolitisasi. Kita tidak ingin Musda MABM nanti diseret-seret untuk kepentingan politik praktis,” pungkasnya.

















