MEMPAWAH NEWS – Tak kurang dari seratus warga Dayak menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Mempawah, Senin pagi 21 Juli. Mereka menyatakan sikap penolakan terhadap program transimigrasi di Provinsi Kalimantan Barat umumnya dan Kabupaten Mempawah khususnya.
Ratusan massa yang dipimpin Koordinator Lapangan (koorlap) Josh Barbara itu tiba di Kantor Bupati Mempawah dengan 20 unit kendaraan roda empat. Mereka membentangkan sejumlah spanduk yang bertuliskan penolakan terhadap program transimigrasi yang dicanangkan Pemerintah Pusat di Pulau Kalimantan, termasuk di Provinsi Kalimantan Barat.
Sementara itu, kedatangan massa aksi disambut oleh Wakil Bupati Mempawah Juli Suryadi Burdadi, Ketua DPRD Safruddin, Kapolres AKBP Jonathan David, Waka Polres Kompol Antonius Trias, Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Mempawah Adrianus Marcel dan sejumlah pejabat OPD Pemkab Mempawah.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan pernyataan penolakan terhadap program transimgirasi dengan mendatangkan warga dari luar Pulau Kalimantan ke berbagai wilayah termasuk di Provinsi Kalimantan Barat umumnya dan Kabupaten Mempawah khususnya.
“Kami menolak program transmigrasi karena akan mengancam keseimbangan sosial, kultural, dan ekologis masyarakat lokal,” tegas orator aksi.
Kemudian, lanjutnya, masyarakat Dayak di Kabupaten Mempawah meminta kepada pemerintah untuk bisa membangun desa-desa yang sampai saat ini masih tertinggal dan terbelakang dari sektor pembangunan.
“Bahkan untuk membangun jembatan dan membenahi jalan pun pemerintah belum mampu,” sesalnya.
Lebih lanjut, masyarakat Dayak mempertanyakan kontribusi pemerintah dalam membangun desa dan kampung-kampung warga Dayak yang dinilai masih tertinggal dibandingkan kawasan lainnya.
“Kita sudah 79 tahun merdeka, tapi apa yang sudah mereka (pemerintah) berikan kepada masyarakat Dayak. Desa-desa dan kampung-kampung kami masih tertinggal dibandingkan daerah lain,” cecarnya.
Karena itu, massa aksi menuntut keadilan dan kebijakan dari pemerintah pusat dalam pembangunan wilayah Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Mempawah yang dianggap masih terjadi ketimpangan dan terpinggirkan.
“Kami mendesak penyelesaian masalah mendasar di Kalimantan Barat dan Mempawah berkenaan dengan ketertinggalan infrastruktur, akses pendidikan, layanan kesehatan, ketersediaan listrik, serta tingginya kemiskinan,” tegasnya.
Terakhir, massa warga Dayak merekomendasikan program relokasi lokal (trans lokal) yang berpihak pada masyarakat Kalimantan, khususnya di wilayah Kabupaten Mempawah,
“Jika memang dikebutuhkan redistribusi penduduk untuk memperbaiki ketertinggalan infrastruktur, meningkatkan akses pendidikan, layanan kesehatan, ketersediaan listrik, serta tingginya angka kemiskinan, maka lebih baik laksanakan program trans lokal,” sarannya mengakhiri.
Menjawab tuntutan massa aksi, Wakil Bupati Juli Suryadi menerangkan program transimgirasi merupakan kebijakan pemerintah pusat. Sehingga, segala bentuk kewenangannya berada di pemerintah pusat.
“Namun, aspirasi yang telah disampaikan ini pastinya akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat melalui Pemprov Kalbar. Mudah-mudahan aspirasi ini mendapatkan jawaban dan tanggapan positif dari pemerintah pusat,” harap Wabup Juli Suryadi.
Usai menyampaikan aspirasinya, ratusan massa masyarakat Dayak di Kabupaten Mempawah meninggalkan Kantor Bupati Mempawah dengan tertib. Aksi unjuk rasa berlangsung aman dan lancar.

















