MEMPAWAH NEWS –Muktamar NU ke-35 yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Jombang, Jawa Timur pada 27-31 Agustus lalu tercoreng dengan kabar dugaan suap. Tak main-main, isu suap telah dilaporkan oleh salah seorang Tokoh NU ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apakah dugaan suap Muktamar NU mengalir ke Mempawah ?
Muktamar NU ke-35 diikuti puluhan ribu peserta, mulai dari 38 Pengurus Wilayah (PWNU), 550 Pengurus Cabang (PCNU) hingga 33 Pengurus Cabang Istimewa (PCINU) luar negeri turut hadir. Termasuk PCNU Kabupaten Mempawah turut berpartisipasi.
Kabar suap yang disebut-sebut mencapai ratusan miliar itu membuat sejumlah pengurus NU ditingkat daerah menyerahkan uang beraroma suap ke KPK. Salah satunya, PCNU Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat yang telah menyerahkan uang sebesar Rp 40 juta dan PCNU Nias Rp 250 juta.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah seorang Tokoh NU Kabupaten Mempawah kepada mempawahnews membantah adanya aliran dana suap Muktamar NU ke-35. Meski demikian, dia tak menampik ada dana yang diberikan kepada pengurus di daerah yang digunakan untuk kebutuhan transportasi dan akomodasi.
“Saya fikir semua organisasi seperti itu. Ada dana untuk mensukseskan muktamar. Dan dana itu pastinya sudah habis untuk beli tiket, sewa penginapan dan makan selama muktamar,” ungkap narasumber yang namanya enggan dipublikasikan itu.
Menurut dia, dana yang diberikan ke pengurus daerah bukan bentuk suap. Sebab, tidak ada arahan atau jaminan para peserta muktamar untuk memberikan dukungan suara kepada figur atau sosok tertentu.
“Pada muktamar kemarin, peserta bebas menentukan dukungan kepada figur manapun. Jadi tidak ada arahan untuk mendukung sosok tertentu,” pendapatnya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari PCNU Kabupaten Mempawah menyangkut dugaan suap dalam pelaksanaan Muktamar NU ke-35. Termasuk, Ketua PCNU Kabupaten Mempawah, Mahmud Jayadi belum menjawab konfirmasi redaksi mempawahnews.com sejak Jumat 30 Oktober.

















