Masyarakat Keberatan, Pemda Mempawah Naikan Pajak hingga 40 Persen

Jumat, 15 Agustus 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

ilustrasi

ilustrasi

MEMPAWAH NEWS – Meski tak se-ekstrim Kabupaten Pati (250 persen) dan Jombang (1200 persen), Pemerintah Kabupaten Mempawah turut membuat kebijakan menaikan tarif pajak sebesar 20-40 persen. Sejumlah masyarakat Wajib Pajak (WP) mengaku keberatan dengan kebijakan tersebut.

Salah seorang WP, warga Kelurahan Terusan, Marsupandi mengaku cukup terkejut dengan kenaikan tarif Pajak Bumi Bangunan-Perkotaan Pedesaan (PBB-P2) tahun 2025 yang diberlakukan Pemerintah Kabupaten Mempawah

“Pada tahun 2023 lalu PBB saya sebesar Rp 69 ribu, tahun 2024 naik menjadi Rp 71 ribu dan tahun 2025 ini naik drastis menjadi Rp 179 ribu,” ungkap Marsupandi, Jumat 15 Agustus di Mempawah.

ADVERTISEMENT

ads.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dia mengaku keberatan dengan kebijakan tersebut. Terlebih, imbuh dia, masyarakat sedang dihadapkan pada kondisi perekonomian yang sedang sulit.

“Saya sangat taat membayar PBB. Bahkan, setiap tahun saya tidak pernah menunggak pembayaran pajak. Namun, kalau kenaikannya sangat signifikan seperti ini tentu menjadi hal yang sangat memberatkan bagi saya selaku masyarakat,” sesalnya.

Karena itu, dia menyarankan agar Bupati Mempawah beserta jajarannya melakukan evaluasi terhadap kebijakan tarif pajak tersebut. Pemda Mempawah harus bijaksana dan mempertimbangkan kondisi masyarakat yang sedang terpuruk ekonominya.

“Pada prinsipnya, saya tidak mempersoalkan jika kenaikan tarif pajak ini tidak terlalu signifikan. Misalnya, kenaikan sebesar 10 persen tidak terlalu memberatkan masyarakat yang saat ini dalam kondisi perekonomian yang tidak baik-baik saja,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Mempawah, Yusri, SE, M.Si menjelaskan tidak ada kenaikan pada tarif PBB-P2 di Kabupaten Mempawah pada tahun 2025 ini.

“Untuk PBB-P2 tidak ada kenaikan, tarifnya tetap sesuai dengan Perda Nomor 6 tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah,” terangnya menjawab konfirmasi mempawahnews.com.

BACA JUGA  Aliansi Supir Ancam Demo, Satgas BBM Bentukan Bupati Mempawah Mengecewakan

Namun, Yusri tidak menampik adanya kenaikan tarif pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 1 kelas pada beberapa zona yang telah ditetapkan. Kenaikan tarifnya berkisar 20-40 persen.

“Kenaikan tarif NJOP 1 kelas ini hanya berlaku pada beberapa zona saja, jadi tidak semua zona. Kenaikannya sebesar 20-40 persen dibandingkan tahun lalu,” paparnya.

Lebih jauh, Yusri menyebut kenaikan tarif NJOP tersebut tidak menimbulkan persoalan di masyarakat. Dan sampai saat ini, tidak ada komplain massal atas kebijakan tarif pajak tersebut.

“Tidak ada komplain yang massal, hanya beberapa Wajib Pajak (WP) yg mempertanyakan tentang kenaikan NJOP tersebut. Dan keberatan pajaknya sudah kita proses,” pungkasnya.

PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Bumi diartikan sebagai permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah alias UU HKPD mengatur dasar pengenaan PBB-P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Namun, besaran NJOP ditetapkan oleh masing-masing kepala daerah.

Follow WhatsApp Channel mempawahnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jembatan Utama Terendam Banjir, Aktivitas Warga Desa Ansiap Terhambat
Dibangun Sejak 2020, Fasilitas Air Bersih di Segedong Rusak dan Terbengkalai
Kades Antibar Desak Terbitkan Perbup Pondok Pesantren
Jelang Pilkades Serentak, Pemkab Mempawah Gelar Pelatihan Tim Teknis
Pertarungan Politik Gen X versus Milenial di Pilkades Parit Bugis
PPKD Parit Bugis Terima Dua Berkas Pendaftaran Bacakades
DEMA STAI Mempawah Tuntut Kebijakan Pemkab Antisipasi Karhutla
Aroma Cawe-Cawe Penguasa di Pilkades Serentak Mempawah 2026

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 00:57 WIB

Dibangun Sejak 2020, Fasilitas Air Bersih di Segedong Rusak dan Terbengkalai

Selasa, 17 November 2026 - 05:34 WIB

Kades Antibar Desak Terbitkan Perbup Pondok Pesantren

Kamis, 12 November 2026 - 11:37 WIB

Jelang Pilkades Serentak, Pemkab Mempawah Gelar Pelatihan Tim Teknis

Jumat, 6 November 2026 - 10:08 WIB

Pertarungan Politik Gen X versus Milenial di Pilkades Parit Bugis

Kamis, 5 November 2026 - 14:44 WIB

PPKD Parit Bugis Terima Dua Berkas Pendaftaran Bacakades

Berita Terbaru

upacara sertijabat Kasat dan Kapolsek dilingkungan Polres Mempawah/foto : dok Humas Polres Mempawah

PEMERINTAHAN

Polres Mempawah Mutasi Dua Kasat dan Empat Kapolsek

Jumat, 20 Nov 2026 - 22:16 WIB

Ketua DPD GAIB Kalbar, Rudi Supriadi

KRIMINAL

DPD GAIB Kalbar Laporkan Kasus Oli Palsu ke Mabes Polri ​

Jumat, 20 Nov 2026 - 11:19 WIB

Ikhwan Pohan Ajak Pelajar di Mempawah Perkuat Moderasi Beragama

PENDIDIKAN

Ikhwan Pohan Ajak Pelajar di Mempawah Perkuat Moderasi Beragama

Jumat, 20 Nov 2026 - 10:44 WIB

FKUB Goes To School di SMKN 1 Mempawah Hilir

RELIGI

FKUB Goes To School Edukasi Ratusan Pelajar di Mempawah

Jumat, 20 Nov 2026 - 00:10 WIB