MEMPAWAH NEWS – Warga Dusun Nangka, Desa Bumbun, Kecamatan Sadaniang rencananya akan menggelar aksi demonstrasi damai di Kantor Bupati dan Gedung DPRD Mempawah pada Senin 25 Agustus. Salah satu tujuannya, mendesak agar Bupati mencabut izin PT Aria Hijau Alam Lestari (AHAL).
“Kami akan mendesak Bupati Mempawah untuk mencabut izin PT AHAL. Karena, PT AHAL telah gagal mensejahterakan masyarakat, gagal menciptakan lapangan kerja sebagaimana ketentuan UU nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan, pasal 3 terkait tujuan penyelenggaraan perkebunan,” tegas Kordinator Warga Desa Bumbun, Iman Lewi Khornelis Bureni kepada mempawahnews, Jumat siang 22 Agustus.
Disamping itu, masih disampaikan Mantan Anggota DPRD Mempawah itu, PT AHAL telah gagal mengelola lahan atau tanah yang diserahkan oleh masyarakat Desa Bumbun sejak 13 tahun silam.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
“Buktinya, ratusan bahkan ribuah hektar lahan yang diserahkan masyarakat kepada PT AHAL, sampai hari ini masih terlantar dan tidak dikelola sebagaimana mestinya,” sesalnya.
Masih disampaikan Iman Lewi, berdasarkan ketentuan PP nomor 20 tahun 2021 tentang tanah terlantar, pasal 7 ayat (4) tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar menyatakan tanah HGU menjadi objek penertiban tanah terlantar apabila dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan terhitung sejak dua tahun sejak diterbitkannya hak tersebut.
“Artinya PT AHAL telah melakukan penelantaran. Sehingga, kami selaku pemilik lahan berkuasa penuh atas tanah tersebut. Karena, tanah kami adalah tanah adat,” tegasnya lagi.

















