MEMPAWAH NEWS – Kebijakan Pemerintah Kabupaten Mempawah menaikkan tarif Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar 20–40 persen menuai kritik dari Aliansi Mahasiswa Mempawah (AMM). Mereka menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk kezaliman pemerintah daerah kepada masyarakat.
“Kami sangat kecewa dan menyesalkan kebijakan ini (menaikan pajak). Kami menilai kebijakan ini bentuk kezaliman kepada masyarakat,” tegas Aliansi Mahasiswa Mempawah, Ima Muslim dalam rilisnya kepada redaksi mempawahnews.com, Minggu 31 Agustus.
Menurut Muslim, ditengah kondisi perekonomian masyarakat yang sedang carut marut, Pemerintah Kabupaten Mempawah harusnya menunjukan sikap empati dan membantu masyarakat dengan program-program bantuan sosial yang strategis dan tepat sasaran.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
“Namun yang terjadi justru Pemda Mempawah menambah beban rakyat dengan menaikan tarif pajak. Pemda Mempawah benar-benar sudah kehilangan nurani dan rasa empati kepada masyarakat,” sesalnya.
Lebih lanjut, Muslim menjabarkan dasar pengenaan PBB-P2 diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). Besaran NJOP ditetapkan oleh masing-masing Kepala Daerah, yang kemudian memengaruhi jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak.
“Jika kebijakan ini dibuat oleh Bupati Mempawah dan tetap memaksakan tetap dilanjutkan, maka kami akan melakukan perlawanan. Karena menaikan pajak ini bentuk penindasan terhadap rakyat. Dan setiap penindasan harus kita lawan,” tegasnya berapi-api.
Untuk itu, dia mengingatkan Pemkab Mempawah segera mengevaluasi dan menganulir kebijakan kenaikan tarif NJOP yang berimbas pada kenaikan PBB-P2 di masyarakat.
“Maka, kami minta dengan rasa hormat kepada Bupati Mempawah untuk segera membatalkan kebijakan menaikan tarif pajak. Kita tidak ingin kejadian di Pati dan Bone terulang di Mempawah,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Mempawah, Yusri, SE, M.Si menjelaskan, tarif PBB-P2 di Kabupaten Mempawah tidak mengalami kenaikan. Ia menyebut, tarif masih sama sesuai Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah.
“Untuk PBB-P2 tidak ada kenaikan. Tarif tetap, hanya NJOP di beberapa zona yang mengalami penyesuaian sebesar 20–40 persen,” terang Yusri.
Ia menambahkan, kenaikan NJOP ini tidak berlaku merata di seluruh wilayah, melainkan hanya pada beberapa zona tertentu. Menurutnya, sampai saat ini tidak ada komplain massal dari masyarakat, hanya beberapa wajib pajak yang mengajukan keberatan.
“Keberatan pajaknya sudah kita proses. Jadi tidak ada gejolak besar di masyarakat,” ucapnya.

















