MEMPAWAH NEWS – Sekelompok masyarakat mengatasnamakan Solidaritas Masyarakat Peduli Hak Asasi Rakyat Jelata (SMPHARJ) menuntut Bupati Mempawah, Hj Erlina mencopot pejabat-pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi proyek jalan di Dinas PUPR.
“Kami mendesak Bupati Mempawah segera mencopot pejabat yang tersandung korupsi di Dinas PUPR Kabupaten Mempawah. Sebab, kebijakan-kebijakan pejabat tersebut akan berdampak terhadap masyarakat Mempawah,” tegas Kordinator SMPHARJ, Mahadir saat menggelar audiensi dengan DPRD Mempawah pada Senin 01 September di Gedung DPRD Mempawah. Kedatangan SMPHARJ diterima langsung Ketua DPRD Safruddin didampingi Anggota Komisi I, Komisi II dan Komisi III serta Sekretaris Dewan (Sekwan), Maspupah.
Masih dalam kesempatan itu, SMPHARJ juga menyatakan dukungannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini sedang melakukan penyelidikan kasus korupsi proyek jalan di Dinas PUPR Mempawah.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami mendukung penuh upaya KPK dalam memproses kasus korupsi di Dinas PUPR Mempawah,” tegasnya.
Disamping itu, pihaknya juga mendesak DPRD agar lebih peka dan peduli terhadap berbagai permasalahan di Kabupaten Mempawah. Dia berharap DPRD dapat membantu masyarakat menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut akan tidak menimbulkan polemik.
“Salah satunya menyangkut persoalan sengketa lahan pembangunan PDAM di Kecamatan Sungai Kunyit yang sampai hari ini belum tuntas. Jadi, kami minta agar DPRD Mempawah bisa membantu masyarakat,” harapnya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Mempawah Safruddin mendukung aspirasi yang disampaikan masyarakat. Pihaknya berjanji akan menindaklanjuti setiap aspirasi sesuai prosedur dan mekanisme yang ada.
“Kami akan menyurati dan mengundang pihak-pihak terkait untuk mengklarifikasi permasalahan yang telah disampaikan. Agar, persoalan ini bisa segera diselesaikan dengan baik,” tandasnya.

















