MEMPAWAH NEWS – Tak kurang dari seribuan massa rencananya akan menggelar aksi demonstrasi di Mempawah pada 25 September nanti. Mereka menuntut kepastian atas penelantaran tanah dan pencaplokan lahan oleh PT AHAL di Desa Bumbun, Kecamatan Sadaniang.
“Pada 25 September 2025, masyarakat berencana akan melakukan aksi demonstrasi dengan jumlah yang lebih besar dari aksi sebelumnya. Akan hadir kurang lebih 1.000 orang,” ungkap Tokoh Masyarakat Desa Bumbun, Iman Lewi Khornelis Bhureni saat menghadiri Rapat Tim Pembina Pembangunan Perkebunan terkait tuntutan masyarakat Desa Bumbun terhadap PT AHAL, Jumat 19 September di Kantor Bupati Mempawah.
Menurut Mantan Anggota DPRD Mempawah itu, tuntutan masyarakat tetap fokus pada penelantaran tanah yang sebelumnya diserahkan kepada PT AHAL dengan ritual adat, kini ingin ditarik kembali karena dianggap telah kembali dikuasai masyarakat.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kurang lebih 700 ha tanah yang ditelantarkan oleh PT AHAL agar dikeluarkan dari HGU, dan kurang lebih 100 ha tanah yang tidak pernah diserahkan, namun masuk dalam HGU maka kami anggap sebagai bentuk pencaplokan,” tegasnya.
Lebih lanjut, dia menekankan apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan hingga batas tanggal 25 September, maka masyarakat akan memulai tuntutan ganti rugi sebesar Rp15 juta per tahun.
“Kami siap mempertahankan lahan dari berbagai bentuk intervensi aparat maupun perusahaan. Sebagian lahan juga telah kembali diolah masyarakat,” tegasnya lagi.
Pada 25 Agustus lalu, ratusan masyarakat Desa Bumbun, Kecamatan Sadaniang telah menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati Mempawah terkait permasalahan dengan PT AHAL. Dalam aksi tersebut, mereka mengancam akan menggelar aksi susulan dengan massa yang lebih besar jika dalam satu bulan, Pemerintah Kabupaten Mempawah gagal memediasi penyelesaian permasalahan tersebut.

















