MEMPAWAH NEWS – Menjelang aksi ribuan massa pada 25 September nanti, Pemerintah Kabupaten Mempawah dan Forkopimda menggelar rapat persiapan, Senin 22 September di Kantor Bupati Mempawah. Rapat dipimpin oleh Wakil Bupati Mempawah, H Juli Suryadi Burdadi.
Rapat dihadiri Ketua DPRD Safruddin, Kapolres AKBP Jonathan David, Sekda Ismail, Kodim Mempawah, Kesbangpol Pemkab Mempawah dan pihak terkait lainnya.
Rapat tersebut membahas berbagai persiapan Pemkab Mempawah maupun pihak keamanan TNI/Polri dalam mengamankan pelaksanaan aksi damai yang rencananya akan diikuti lebih dari 1.000 masyarakat dari Desa Bumbun, Kecamatan Sadaniang.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satunya berkaitan dengan lokasi aksi di Depan Kantor Bupati Mempawah yang akan disiapkan tenda untuk memfasilitasi peserta aksi, kemudian penataan parkir kendaraan peserta aksi hingga persiapan mediasi yang akan dilakukan Pemkab Mempawah antara masyarakat dengan pihak PT AHAL.
Tokoh Masyarakat Desa Bumbun, Iman Lewi Khornelis Bhureni saat menghadiri Rapat Tim Pembina Pembangunan Perkebunan terkait tuntutan masyarakat Desa Bumbun terhadap PT AHAL di Kantor Bupati Mempawah beberapa waktu lalu mengungkapkan, mereka menuntut kepastian atas penelantaran tanah dan pencaplokan lahan oleh PT AHAL di Desa Bumbun, Kecamatan Sadaniang.
Menurut Mantan Anggota DPRD Mempawah itu, tuntutan masyarakat tetap fokus pada penelantaran tanah yang sebelumnya diserahkan kepada PT AHAL dengan ritual adat, kini ingin ditarik kembali karena dianggap telah kembali dikuasai masyarakat.
“Kurang lebih 700 ha tanah yang ditelantarkan oleh PT AHAL agar dikeluarkan dari HGU, dan kurang lebih 100 ha tanah yang tidak pernah diserahkan, namun masuk dalam HGU maka kami anggap sebagai bentuk pencaplokan,” tegasnya.
Lebih lanjut, dia menekankan apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan hingga batas tanggal 25 September, maka masyarakat akan memulai tuntutan ganti rugi sebesar Rp15 juta per tahun.
“Kami siap mempertahankan lahan dari berbagai bentuk intervensi aparat maupun perusahaan. Sebagian lahan juga telah kembali diolah masyarakat,” tegasnya lagi.

















