MEMPAWAH NEWS – Perjuangan masyarakat Desa Bumbun dan Desa Amawang, Kecamatan Sadaniang untuk mendapatkan kembali hak atas tanah mereka yang digarap oleh PT AHAL masih menemui jalan terjal. Pemerintah Kabupaten Mempawah belum berhasil memberikan kepastian atas tuntutan-tuntutan masyarakat.
Menarik, saat ini masyarakat sedang menunggu-nunggu kebijakan Bupati Mempawah, Erlina dalam menyikapi permasalahan yang melibatkan kemaslahatan hidup ratusan masyarakat Desa Bumbun dan Desa Amawang. Apakah pada akhirnya Bupati Mempawah akan pro rakyat, atau korporasi ?
Kamis 25 September sekitar pukul 11.20 WIB, ratusan masyarakat Desa Bumbun dan Desa Amawang kembali menggelar aksi damai jilid 2 di Halaman Kantor Bupati Mempawah. Tuntutan mereka tetap sama dengan aksi jilid 1 pada 25 Agustus lalu. Yakni, mendesak Pemda Mempawah mengembalikan 700 hektar masyarakat yang masuk dalam HGU PT AHAL, dan menindaklanjuti pencaplokan 100 hektare lahan masyarakat yang tidak pernah diserahkan, namun masuk dalam status HGU PT AHAL.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
“Hari ini, kami dari masyarakat Desa Bumbun dan Desa Amawang melakukan aksi damai tahap 2 untuk menyikapi kinerja PT AHAL yang kami anggap telah gagal,” jelas Koordinator Aksi, Iman Lewi Khornelis Bureni.
Mantan Anggota DPRD Mempawah ini berharap, tuntutan-tuntutan yang disampaikan masyarakat pada aksi damai jilid 1 maupun jilid 2 dapat ditindaklanjuti dan diperhatikan Pemerintah Kabupaten Mempawah.
“Kami berharap Bupati Mempawah dapat menindaklanjuti tuntutan masyarakat dengan baik. Karena, sampai saat ini kami melihat belum ada keseriusan dalam menyikapi apa yang menjadi tuntutan masyarakat Desa Bumbun dan Desa Amawang,” sesalnya.
Dia pun memperingatkan Pemerintah Kabupaten Mempawah maupun Pemprov Kalbar agar tidak mengeluarkan izin baru atau memperpanjang izin kepada PT AHAL. Jika kebijakan itu terjadi, maka massa akan kembali dengan aksi jilid 3.
“Apabila tuntutan aksi tahap 2 ini tidak diindahkan, atau tanpa sepengetahuan kami Bupati atau Gubernur mengeluarkan izin baru atau memperpanjang izin PT AHAL yang berdampak terhadap kerugian kepada masyarakat adat, maka Bupati atau Gubernur akan bertanggungjawab atas keputusan yang telah dibuatnya,” tegasnya memperingatkan.
“Dan kami akan turun dengan aksi jilid 3 dengan sasarannya Kantor Bupati Mempawah,” pungkasnya.
Aksi damai jilid 3 yang diikuti kurang lebih 700 masyarakat Desa Bumbun dan Desa Amawang berlangsung tertib, aman dan lancar. Usai menyampaikan tuntutannya kepada Bupati Mempawah, massa membubarkan diri dengan pengawalan ketat aparat keamanan.

















