MEMPAWAH NEWS – Bupati Erlina beserta DPRD sepakat untuk memenuhi tuntutan massa Aliansi Mahasiswa Pemuda Masyarakat Bersatu terkait pembatalan pembangunan pendopo rumah dinas senilai Rp 15 miliar pada APBD TA 2026. Bupati Erlina pun diingatkan untuk komitmen terhadap ucapan, sikap dan perbuatannya.
“Ketika Bupati dan DPRD sudah menandatangani tuntutan yang disampaikan, artinya mereka sudah berkomitmen terhadap apa yang diperjuangan masyarakat yakni pembatalan pembangunan pendopo rumah dinas senilai Rp 15 miliar,” tegas Kepala Desa (Kades) Antibar, Julkarnaidi, Kamis 11 Desember di Mempawah.
Menurut pria yang akrab disapa Eju ini, seorang pemimpin itu mendapatkan kepercayaan masyarakat jika ucapan dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
ADVERTISEMENT
. SCROLL TO RESUME CONTENT
“Setiap pemimpin itu akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan baik di dunia maupun akhirat kelak. Jadi, ucapan dan perbuatan pemimpin harus selaras. Tidak boleh kita jadi pemimpin yang plin-plan atau munafik,” cecarnya.
Karena itu, Eju yang turut berpartisipasi dalam aksi demonstrasi tolak pendopo rumah dinas bupati mempawah ini mengingatkan, Bupati Erlina agar tidak mempermainkan komitmen yang telah dibuatnya dalam aksi demonstrasi jilid 4 di Kantor Bupati Mempawah. Sebab, imbuh dia, jika Bupati Erlina ingkar maka akan menghadapi konsekuensi yang besar.
“Apabila Ibu Bupati tidak komitmen, misalnya tetap melaksanakan pembangunan pendopo maka kami akan melakukan aksi-aksi dengan massa yang lebih besar dan tindakan yang lebih agresif,” tegasnya lagi.
Lebih jauh, Eju menyarankan supaya anggaran pembangunan pendopo rumah dinas Bupati Mempawah dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Dia mencontohkan, salah satunya akses Jalan Bardanadi yang menghubungkan tiga desa dan satu kelurahan di Kecamatan Mempawah Timur.
“Jalan Bardanadi itu kondisinya rusak parah dan selama belasan tahun tidak pernah mendapatkan perhatian dari Pemda Mempawah. Akan lebih baik jika anggaran tersebut dialihkan untuk perbaikan akses jalan ini, untuk memudahkan mobilitas masyarakat,” pendapatnya.
Kemudian, Eju juga menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Mempawah memperhatikan akses fasilitas jembatan di Desa Ansiap, Kecamatan Sadaniang yang beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial.
“Alokasikan pula anggaran untuk membangun jembatan yang refresentatif untuk masyarakat Desa Ansiap. Karena, jembatan mereka sudah roboh dan perlu dibangun kembali untuk akses anak-anak pergi ke sekolah,” ucapnya.
Terakhir, Eju minta agar Bupati Mempawah membatalkan pemotongan Tambahan Penghasilan (TP) ASN Pemkab Mempawah. Menurut dia, kebijakan itu sangat menyulitkan para ASN untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
“Kebijakan pemotongan TP ASN sangat tidak tepat. Jika Bupati Erlina masih memiliki hati nurani, lebih bijaksana jika kebijakan ini dianulir. Karena menyangkut kehidupan ribuan ASN Pemkab Mempawah,” pungkasnya.

















